Wakil BURT: Marzuki Tahu Plafon Rp20 Miliar

VIVAnews - Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat, Refrizal, menyatakan anggaran Rp20 miliar untuk renovasi ruang rapat Badan Anggaran DPR harusnya sudah diketahui oleh Ketua BURT. Namun BURT, kata Refrizal, tak mengetahui detail proyeknya.

"Kalau mengetahui ya jelas mengetahui," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu. "Masalah layak atau tidaknya, itu Sekjen yang menentukan harga dan dia yang memakai konsultan. Kami hanya tahu plafon atau gelondongannya aja. Detailnya kami tidak tahu," ujar Refrizal di DPR RI, Jakarta, Senin 16 Januari 2012.

Oleh karena polemik penggunaan anggaran Rp20 miliar untuk renovasi ruang rapat Banggar yang dianggap tidak wajar tersebut, menurut Refrizal hanya bisa dijawab oleh Kesekretariatan Jenderal DPR RI. "Tanya ke sekjen kalau soal wajar atau tidak wajarnya. Kan dia yang mengusulkan kepada kami (BURT). Dia punya standar-standar, aturan negara, ukuran (Kementerian) Pekerjaan Umum. Istilahnya yang tau aturan itu secara detail ya Sekjen," kata Refrizal.

"Kan kami anggap Sekjen profesional. Pasti dia ada ukuran, ada standarnya yang ditentukan oleh negara. Itu yang saya ketahui," kata Refrizal yang terpilih dari Sumatera Barat II itu.

Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, kepemimpinan BURT bersifat kolektif kolegial. Oleh karena itu, menurut Refrizal, Ketua BURT Marzuki Alie mestinya mengetahui plaffon anggaran Rp20 miliar tersebut.

"Karena kolektif kolegial, siapapun yang memimpin pasti kami terikat satu dengan yang lain. Sebagai pimpinan BURT, siapapun yang memimpin tidak ingin menyudutkan pimpinan lain. Kalau sudah diputuskan pimpinan BURT angkanya atau plafonnya sekian, semua seharusnya mengetahui," kata Refrizal.

Apakah ada mafia dalam proyek renovasi dan pembangunan di DPR? "Kalau ada mafia proyek ya usut saja. Saya sebagai ketua bidang pengawasan di BURT sudah meminta BPKP untuk mendalami ini. Sudah saya minta sejak hari Jumat," kata Refrizal.

Marzuki sendiri mengaku tidak pernah dihubungi Sekretariat Jenderal perihal beberapa pengadaan proyek di DPR termasuk renovasi ruang Badan Anggaran ini. "Kecuali kalau ada krusial panggil saya. Tapi ini saya tidak dipanggil. Saya kecolongan," kata Marzuki yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini. (umi)