Kantor Bendahara Negara Masih Terima Suap

VIVAnews - Hasil survei Komisi Pemberantas Korupsi menunjukkan bahwa citra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masih buruk.

"Dari sisi reputasi masih jelek, masih menerima uang (suap)," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat eselon II di Jakarta, Kamis, 26 Februari 2009.

Menurut dia, temuan itu didasarkan pada survei KPK untuk reformasi pengelolaan keuangan negara. Survei ini mengacu pada persepsi langsung dari masyarakat luas.

KPPN yang melayani seluruh instansi pemerintah terkait dengan pengucuran duit proyek-proyek pemerintah berada di bawah Ditjen Perbendaharaan Negara. Kantor ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sri Mulyani sedih dengan hasil survei itu. "Itu sama seperti saya tersinggung jika Ditjen Bea Cukai jelek, Ditjen Pajak jelek. Itu berarti wajah kita buruk."

Dia berharap tahun depan kantor KPPN berubah. "Tidak lagi masuk 10 besar instansi yang masih buruk."

Dia bertekad bahwa reformasi bidang keuangan negara akan terus dilanjutkan, termasuk dari sisi fungsi perbendaharaan negara. Namun, dia menekankan jika reformasi tidak dijalankan oleh pejabat eselon dua, maka reformasi akan mandek. "Itu hanya akan menjadi ide, tapi realita tidak jalan."

Untuk meningkatkan kinerja kantor perbendaharaan negara, Sri Mulyani meminta agar kantor wilayah menggunakan sumber daya manusia yang ada. "Jangan ada orang di dirjen perbendaharaan yang tidak ada pekerjaan. Jangan pula bikin pekerjaan yang diada-adakan agar terlihat sibuk."

Menurut dia, tidak masuk akal jika kantor tersebut kelebihan orang. Yang ada justru kelebihan pekerjaan. "Apalagi dengan sistem remunerasi, tidak ada ampun bagi yang tidak ada pekerjaan."