Lantik Dirjen Baru, Menkeu Ingatkan Hati-hati di Tahun Pemilu

VIVAnews - Menteri Keuangan M Chatib Basri melantik tujuh pejabat eselon I di Kementerian Keuangan, hari ini, Rabu 27 November 2013. Pejabat eselon I yang dilantik yaitu empat direktur Jenderal, dan tiga staf ahli.

Usai melantik, Chatib mengatakan, momen pelantikan ini mungkin tidak diharapkan oleh sebagian dari pejabatnya yang dilantik karena dilakukan di tengah beratnya tugas kementerian keuangan saat ini khususnya dalam meredam dampak krisis ekonomi global.

"Sebagian dari kalian ini, mungkin tidak mengharapkan dilantik dalam situasi seperti ini, pekerjaan yang dilakukan jauh dari mudah," ujarnya.

Berikut ini nama pejabat yang dilantik:
1. Askolani - Dirjen Anggaran - sebelumnya Plt Dirjen Anggaran
2. Robert Pakpahan - Dirjen Pengelolaan Utang - sebelumnya Plt Dirjen PU (berkuasa penuh).
3. Budiarso Teguh Widodo - Dirjen Perimbangan Keuangan - sebelumnya Plt Dirjen Perbendaharaan.

4. Marwanto Harjowiryono - Dirjen Perbendaharaan - sebelumnya Dirjen Perimbangan Keuangan.
5. Isa Rahmawarta - Staf ahli bidang kebijakan dan regulasi jasa keuangan.
6. Andin Hadiyanto - Staf ahli bidang makro ekonomi dan keuangan internasional.
7. Purwiyanto - Staf ahli bidang pengeluaran negara.

Namun menurutnya, merupakan suatu tantangan untuk kualitas dan integritas pejabat tersebut bekerja di situasi saat ini. "Saya tahu, bagi sebagian saudara mungkin proses penantian, ini lebih dari 1 tahun, juga hampir saya katakan, sudah praktis melakukan pekerjaan pejabat eselon I dari beberapa bulan lalu," tambahnya.

Dia pun berpesan beberapa hal untuk pejabat yang baru dilantik antara lain untuk Direktur Jenderal Anggaran, tantangan menghadapi anggaran 2014 itu tidak mudah. Karena adanya situasi global yang berubah.

"Apalagi pengelolaan Tahun 2014 dihadapi tantangan tahun pemilu yang membuat proses ini harus ekstra hati-hati," ungkapnya.

Kemudian untuk Direktur Jenderal Perbendaharaan, menurut Chatib, tantangan ke depannya adalah memastikan sistem pembendaharaan yang baru berjalan dengan baik.

"Proses ini tidak mudah karena seluruh Kementerian dan lembaga harus melakukan transformasi dari sistem ini. Ada 60 ribu pihak yang terkait untuk training, oleh tidak hanya kemenkeu tapi juga kementerian lain," tambahnya.