Nilai Jasa Distribusi Perangkat Pileg 2014 Lewat PT Pos Capai Rp30 M

Warga di Lhokseumawe, Aceh, dilibatkan melipat kertas surat suara
Sumber :
  • VIVAnews/Zulfikar Husein
VIVAnews - Distribusi logistik pemilu legislatif (pileg) 2014, mendongkrak pendapatan PT Pos Indonesia sekitar Rp30 miliar. Jasa distribusi logistik itu mencakup area pileg domestik maupun yang dilakukan di luar negeri.

Direktur Surat dan Paket, PT Pos Indonesia, Ismanto, di sela-sela peresmian Pos Logistik Distribution Center di Bekasi, memaparkan bahwa Pos Indonesia menangani distribusi logistik pileg di 15-20 provinsi di Indonesia.

Sementara itu, untuk pileg diluar negeri, distribusi dilakukan di sekitar 180 negara. Hal tersebut, dilakukan dengan menggandeng perusahaan logistik di negara-negara tersebut.


"Untuk yang di luar negeri 100 persen oleh PT Pos 180 negara," ungkapnya.


Dia menuturkan, jasa distribusi pemilu merupakan projek di luar dari perluasan bisnis Pos Indonesia. Untuk itu, pelayanan yang diberikan yang terbaik dan berbeda dengan pengiriman reguler.


Meskipun, menurut Ismanto, untuk area domestik tidak seluruh provinsi tender distribusinya dipegang PT Pos. Sebab, ada sebagian percetakan yang memiliki mitra logistik sendiri.


"Jadi, ada pola sendiri, tidak lagi dari gudang tapi
point to point
dari percetakan langsung ke tujuan," tambahnya.


Sementara itu, untuk distribusi Pemillu Presiden (pilpres), dia mengatakan bahwa nilai proyeknya belum dihitung saat ini. Namun, dilihat dari volumenya, perkiraannya lebih rendah nilainya ketimbang pileg.


"Volumenya cukup banyak pileg, karena banyak kan, ada DPR RI, DPRD, dan DPD," ujarnya.


Dalam kesempatan berbeda, Direktur Solusi Bisnis PT Pos Logistik Indonesia, Agus F. Handoyo megungkapkan, anak perusahaan PT Pos Indonesia tersebut berkontribusi menangani proyek pileg sebesar Rp20 miliar.


"Jadi, dari Rp30 miliar, kami tangani Rp20 miliar dan sekitar Rp10 miliar lagi itu Pos Indonesia," ungkapnya.


Total proyek jasa distribusi yang dikerjakan antara lain untuk surat suara yang digunakan di dalam negeri sebesar Rp13,5 miliar. Sedangkan untuk luar negeri sekitar Rp2,4 miliar dan sisanya untuk distribusi perangkat pemilu lainnya.


"Itu khusus pileg ya, karena pengadaannya nanti berbeda untuk pilpres belum dilakukan," tambahnya. (adi)