Usulan Polisi Berada di Bawah Kementerian Menuai Dukungan

VIVAnews - Pengamat Militer, Salim Said, sependapat dengan usulan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, agar Kepolisian ditempatkan di bawah suatu Kementerian.

Menurut Salim, hal itu dapat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meredam konflik yang seringkali terjadi antara anggota Tentara Nasional Indonesia dan personel Polri.

Salim menuturkan, pada tahun 1960-an, terdapat Kementerian Keamanan Nasional yang membawahi segala lembaga negara yang berhubungan dengan keamanan. Termasuk di antaranya Kejaksaan Agung, Imigrasi serta Kepolisian.

"Menurut saya, mungkin pola itu bisa dipakai. Jadi ada Kementerian Keamanan Nasional. TNI tidak masuk di situ, karena TNI di bawah Kementerian Pertahanan," kata Salim, usai menghadiri diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 29 November 2014.

Salim menambahkan, ketika itu Menteri Keamanan Nasional dijabat oleh Jenderal Nasution yang juga kebetulan adalah seorang Kepala Staf Angkatan Darat. Salim mengusulkan Kementerian itu nantinya dipimpin oleh Menteri yang berasal dari mantan Kapolri.

"Itu bisa saja, dan dibuka kemungkinan terutama pada periode-periode awal, mantan kapolri bisa diangkat menjadi menterinya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengusulkan agar Polri berada di bawah kementerian. Jadi tidak lagi berada langsung di bawah presiden.

Pertimbangannya, kata Ryamizard, saat ini tugas presiden sudah sangat banyak. Bila terus-terusan mengurusi Polri justru akan tambah merepotkan. Apalagi, jika nanti terjadi konflik antara TNI dan Polri.

"Kayak dulu tentara di bawah presiden, karena panglima tertinggi itu presiden. Tapi, kalau ada dualisme, masih ada Menhan membantu. Tidak bisa presiden sekarang urusin polisi, repot dia," katanya.

Sebab, di semua negara, menurut Ryamizard, kepolisian berada di bawah kementerian, kecuali di Indonesia. Tetapi, Ryamizard tak mengusulkan Polri berada di bawah kementerian yang mana.

"Itu nanti terserah presiden lah," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu.

Menurut Ryamizard, seluruh kementerian bisa membawahi Polri, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang selama ini banyak disinggung oleh orang.

"Ya, semua menteri sebenarnya bisa. Kayak kemarin di Batam kan saya langsung kumpulkan perwira-perwira agar itu tidak terjadi lagi," katanya. (one)

Baca juga: