DPR-Bappenas Sepakat Bentuk Komite Khusus SDGs
Kamis, 25 Juni 2015 - 10:44 WIB
Sumber :
VIVA.co.id
- Bappenas dan DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) menyepakati akan berkoordinasi dan bersinergi lebih erat dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kerangka pembangunan global baru yang akan menggantikan MDGs pada 2015 ini. Hal itu akan diperkuat dengan pembentukan sebuah komite khusus tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Demikian salah satu hasil kesepakatan rapat pendalaman mengenai MDGs dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan antara Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago dan Ketua Panja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dr. Nurhayati Ali Assegaf yang digelar di Kantor Bappenas baru-baru ini. Komite khusus tersebut terdiri dari Bappenas, Kementerian terkait lainnya, DPR, dan juga masyarakat sipil.
Di akhir paparan, Nurhayati Ali Assegaf menyitir draf mengenai keterlibatan parlemen yang disebutkan di dalam zero-draft UN Summit 2015—agenda KTT Dunia yang akan berlangsung pada September 2015 mendatang yang akan mengadopsi tujuan pembangunan baru pasca-2015. Dalam draf awal tersebut, keterlibatan parlemen ditekankan berkali-kali di beberapa bagian hingga empat paragraf yang pada intinya agar pemerintah membangun kolaborasi bersama dengan parlemen untuk kesuksesan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Terkait itu, Nurhayati berujar, “Apa yang tersua dalam zero-draft secara eksplisit memberi mandat kepada parlemen untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring SDGs. SDGs adalah amanat konstitusi oleh karena itu saya mengajak sinergi antara pemerintah dan parlemen.”
Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, dalam kesempatan itu memaparkan mengenai ide untuk memasukkan dimensi baru pembangunan berkelanjutan selain ekonomi, sosial dan lingkungan yakni keseimbangan pembangunan antar-wilayah. Dimensi ini penting untuk memperkuat misi menghilangkan ketidaksetaraan yang masih mencuat baik di level global ataupun nasional.
Seperti diketahui, tahap negosiasi agenda pasca-2015 yang dipimpin oleh PBB mempunyai tujuan untuk menciptakan agenda pembangunan universal yang dapat diadopsi semua negara dan mengupayakan komitmen negara terhadap ketiga dimensi pembangunan, sosial, ekonomi dan lingkungan. Negara anggota PBB diharapkan untuk mengadopsi agenda pasca-2015 pada bulan September 2015 nanti. (www.dpr.go.id)