Sering Rugi, Petani Minta Harga Tebu Disangga

VIVAnews - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia meminta agar pemerintah menetapkan harga penyangga tebu. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan kerugian yang dialami petani.  

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Abdul Wachid mengatakan harga penyangga merupakan batasan harga yang membuat petani merasa aman menanam tebu. "Memang bukan harga riil, karena harga riil ditentukan mekanisme pasar," katanya dalam simposium gula di Gedung Kadin, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis 11 Juni 2009.

Menurut Wachid, harga penyangga sangat penting agar petani gula terlindungi dari fluktuasi harga dunia yang kurang menguntungkan.  Kenyataan yang terjadi pada 2009, Wachid menyontohkan, banyak pabrik gula yang kekurangan tebu karena harga gula 2008 tidak menguntungkan.

"Ini juga akan menjamin kelangsungan produksi gula nasional," katanya. Idealnya, harga penyangga sebesar biaya pokok produksi (BPP) ditambah minimun 10 persen untuk profit.

Kebijakan pemerintah menetapkan harga pokok penjualan (HPP), kata Wachid jauh dari harapan petani. Dia menyontohkan, pada 2008, dengan BPP Rp 5.100/kg, harapan petani harga bisa Rp 5.610/kg, ternyata pemerintah menetapkan Rp 5.350/kg.

Wachid mengatakan kenaikan harga tahun depan yang diperkirakan  menjadi Rp 6.000/kg, menarik petani menanam tebu.   

Selain itu, menurut Wachid, pemerintah perlu mengatur beberapa hal yang melindungi petani. Di antaranya pemberlakuan bea masuk, pengendalian impor ketat, subsidi pupuk dan bunga kredit serta bantuan rehabilitasi tanaman.

Dirinya berharap agar kebijakan pemerintah tidak saling tumpang tindih. "Kalau sudah impor raw sugar untuk rafinasi tidak usah impor gula rafinasi juga,"  kata dia.

Wachid mengkhawatirkan akan ada banjir gula rafinasi karena adanya impor gula ditambah adanya peningkatan jumlah pabrik gula rafinasi lokal. Saat ini ada lima pabrik gula dan akan bertambah menjadi delapan sampai sembilan pabrik. "Saya khawatir kalau impor juga dibuka, akan tercipta oversuplai," kata Wachid.

Asosiasi juga meminta pemerintah mengucurkan dana Rp 1,5  triliun - Rp 2 triliun yang nantinya berfungsi seperti subsidi dalam BBM.