Tol Trans Sumatera Ditarget Selesai 2018
Kamis, 27 Agustus 2015 - 17:57 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - PT Hutama Karya (Persero) mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun dalam RAPBN 2016. Perseroan ini akan menggunakannya untuk pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya dan ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Dirut Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, Kamis 27 Agustus 2015, mengatakan suntikan dana tersebut akan digunakan untuk perencanaan, konstruksi, peralatan tol, supervisi, eskalasi, PPN 10 persen, overhead
, IDC, dan financing cost dua ruas tol tersebut.
"Ruas Palembang-Indralaya sebesar Rp1,51 trilun dan ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar Rp1,48 triliun," kata Putra dalam rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kementerian BUMN, Hutama Karya, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk di DPR, Jakarta.
Dia mengatakan bahwa tol tersebut harus selesai sebelum Asian Games tahun 2018. Menurut Putra, proyek jalan tol Trans Sumatera itu merupakan proyek pemerintah, karena itu penyertaan modal ini merupakan dukungan penuh pemerintah terhadap BUMN konstruksi ini.
"Proyek Trans Sumatera adalah proyek pemerintah, karena tak layak secara finansial, maka perlu ada dukungan pemerintah (berupa) koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata dia. (asp)
Baca Juga :
Dirut Hutama Karya, I Gusti Ngurah Putra, Kamis 27 Agustus 2015, mengatakan suntikan dana tersebut akan digunakan untuk perencanaan, konstruksi, peralatan tol, supervisi, eskalasi, PPN 10 persen, overhead
"Ruas Palembang-Indralaya sebesar Rp1,51 trilun dan ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar Rp1,48 triliun," kata Putra dalam rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kementerian BUMN, Hutama Karya, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk di DPR, Jakarta.
Dia mengatakan bahwa tol tersebut harus selesai sebelum Asian Games tahun 2018. Menurut Putra, proyek jalan tol Trans Sumatera itu merupakan proyek pemerintah, karena itu penyertaan modal ini merupakan dukungan penuh pemerintah terhadap BUMN konstruksi ini.
"Proyek Trans Sumatera adalah proyek pemerintah, karena tak layak secara finansial, maka perlu ada dukungan pemerintah (berupa) koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata dia. (asp)