Menko Darmin Gelar Rapat Percepatan Paket Ekonomi
Senin, 14 September 2015 - 17:09 WIB
Sumber :
- Istimewa
VIVA.co.id - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, hari ini, Senin 14 September 2015, menggelar serangkaian rapat koordinasi (rakor) dengan berbagai kementerian dan lembaga, guna mempercepat pembahasan dan penuntasan paket Kebijakan Ekonomi.
Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan peraturan yang dibahas antara lain mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009.
"PP mengenai tempat penimbunan berikat ini sudah hampir selesai. Tinggal dibawa ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan diparaf menteri," ujar Edy, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.
Selain itu, diutarakannya, peraturan lain, yakni RPP Perubahan atas PP Nomor 24 tentang Kawasan Industri masih harus melalui beberapa pembahasan ulang. Terutama, yang bersifat teknis agar peraturan yang dilahirkan mampu menarik investasi.
"Draf Hukumnya akan disusun sesegera mungkin. Salah satunya mencegah harga lahan di kawasan industri untuk tidak dijadikan ajang spekulasi," kata Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono.
Sekedar informasi, kantor Menko saat ini telah resmi dijadikan posko penyelesaian percepatan deregulasi paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Penetapan ini sebelumnya juga telah ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno pada Jumat 11 September 2015 lalu. (asp)
Baca Juga :
Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, mengatakan peraturan yang dibahas antara lain mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009.
"PP mengenai tempat penimbunan berikat ini sudah hampir selesai. Tinggal dibawa ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan diparaf menteri," ujar Edy, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.
Selain itu, diutarakannya, peraturan lain, yakni RPP Perubahan atas PP Nomor 24 tentang Kawasan Industri masih harus melalui beberapa pembahasan ulang. Terutama, yang bersifat teknis agar peraturan yang dilahirkan mampu menarik investasi.
"Draf Hukumnya akan disusun sesegera mungkin. Salah satunya mencegah harga lahan di kawasan industri untuk tidak dijadikan ajang spekulasi," kata Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono.
Sekedar informasi, kantor Menko saat ini telah resmi dijadikan posko penyelesaian percepatan deregulasi paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo. Penetapan ini sebelumnya juga telah ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno pada Jumat 11 September 2015 lalu. (asp)