Bibit Padi Unggul Ini Bisa Bebaskan RI dari Impor Beras

Petani mengangkat bibit padi yang akan ditanam.
Sumber :
  • ANTARA/GreenLee

VIVA.co.id – Direktur Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Jumain Appe mengatakan tahun depan akan ada pengembangan bibit benih padi unggul hasil besutan Institut Pertanian Bogor (IPB), varietas 3S dan varietas Sineduk oleh Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan). Bibit unggul tersebut akan dikembangkan di 16 provinsi di Indonesia.

Jumain mengatakan inovasi hasil riset IPB dan Batan tersebut diklaim berpotensi menghasilkan hingga 13 ton beras per hektarnya.

"(Benih) biasa mendorong sekarang 6 sampai 7 ton. Sekarang bisa 11 hingga 13 ton, rata-rata nasional 6 ton, jarang 7 tonton. Kalau kita (sekarang), bisa tingkatkan dua kali lipat," ujar Jumain saat pemaparannya di Gedung BPPT, Jakarta, Jumat 11 Maret 2016.

Jumain menuturkan pemerintah ingin memulai inovasi dari bibit benih padi sebelum nanti mengarah pada wsasembada beras. Dengan pengembangan dari hulu itu diharapkan nanti petani bisa memanen 13 ton beras per hektar. Sebagai pendukung pengembangan bibit benih tersebut, pemerintah akan memastikan ketersediaan bibit benih dan diatur dengan harga terjangkau.

"Saya kira swasembada pangan bisa tercapai bahkan surplus. Bisa ekspor, sekarang benih yang harus dikembangkan dahulu," kata Jumain.

Jumain mengatakan, pemerintah telah menganggarkan Rp9 miliar untuk melatih para penangkar bibit unggul di 16 provinsi. Pelatihan itu terintegrasi dengan program 1000 Desa Mandiri Benih, yang mana memanfaatkan luas lahan 10 ribu hektar. Dalam program itu ditargetkan menghasilkan 50 ribu ton benih unggul untuk penanaman dalam 2 juta hektar lahan pada 2017.

Selain menghasilkan produksi dua kali lipat, Jumain menambahkan, keunggulan bibit benih padi inovasi IPB dan Batan itu adalah tahan terhadap serangan hama, masa tanam hingga panen yang lebih cepat yaitu 105 hari.

Kemenristek memprediksi, jika Indonesia aktif menggunakan bibit unggul untuk pangan, maka dua atau tiga tahun lagi Indonesia bisa lepas dari impor pangan.