Wapres JK Sebut Ada Dua Kebijakan yang Rusak Ekonomi RI

VIVA.co.id – Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menceritakan ada beberapa kebijakan ekonomi di Indonesia yang justru merusak tatanan dan stabilitas ekonomi itu sendiri. Kedua kebijakan ini kini sudah tidak diterapkan secara penuh oleh pemerintah. 

Kebijakan tersebut adalah penjaminan perbankan secara penuh, serta penerapan subsidi yang terlalu tinggi terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan hal yang merusak perekonomian di tingkat nasional.

Dia mengatakan, kebijakan penjaminan perbankan dilaksanakan pemerintah era Orde Baru serta beberapa pemerintah setelahnya untuk menangani krisis likuiditas perbankan yang terjadi pada 1998. Sementara penerapan subsidi BBM yang dianggap berlebih, dilakukan sejak era Orde Baru hingga pemerintahan periode kedua Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK menyampaikan, penggunaan anggaran negara untuk hal-hal itu malah membuat alokasi anggaran untuk hal lain yang bisa menggenjot perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur, menjadi berkurang. Alhasil pembangunan terhambat.

"Ada dua kebijakan nasional yang pernah merusak, yaitu bagaimana perbankan dijamin segalanya, juga subsidi besar terhadap BBM," ujar JK saat membuka Indonesia Development Forum (IDF) 2017 di The Westin Hotel Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 9 Agustus 2017.

Menurut JK, kini pemerintah pusat fokus menyalurkan anggaran subsidi untuk sektor yang mendorong rakyat menjadi produktif. Contohnya pertanian, melalui subsidi pupuk, hingga usaha kecil dan menengah (UKM), melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

"Hal dasar yang telah kita jalankan untuk mengurangi kesenjangan adalah bagaimana meningkatkan kemungkinan pendapatan dan mengurangi pengeluarannya," tambahnya.