Begini Jurus RI Serap Ribuan Tenaga Kerja dari Lulusan SMK

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, ingin Indonesia harus dapat menjawab tantangan isu lapangan kerja di tengah banyaknya angkatan kerja yang tercipta. Setidaknya, ada sebanyak 500 ribu lulusan SMK setiap tahun yang harus diserap lapangan kerja agar tak menganggur.

"Indonesia harus dapat jawab tantangan isu lapangan kerja untuk sekitar 500 ribu lulusan SMK per tahun, jadi perlu dibekali lewat strategi utama," kata Darmin dalam acara peluncuran buku 'Kebijakan Pengembangan Vokasi Indonesia 2017-2025' di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis 21 Desember 2017.

Darmin mengungkapkan strategi utamanya adalah melalui penanaman pendidikan digital mindset di dalam pendidikan vokasi. Apalagi, saat ini peluang e-commerce bisa mendobrak batas-batas perdagangan dan membuka peluang Indonesia untuk ikut dalam perdagangan global.

"Kita sudah cukup kesulitan dengan value chain yang sudah lahir, karena lama kita belasan tahun enggak masuk di dalamnya (rantai nilai perdagangan). Tapi kita bisa bangun value chain berdasarkan hasil-hasil yang kita punya keunggulan," kata dia

Untuk itu, ditegaskan Darmin, semua pelajar lulusan SMK mesti membentuk digital mindset, yang pada akhirnya bisa menciptakan enterpreneur alias wirausaha yang tidak melulu berharap menjadi pegawai, apalagi pegawai negeri sipil (PNS).

"PNS enggak akan dapat serap seluruh lulusan yang ada, mau tak mau sebagian besar lulusan itu harus jadi enterpreneur dengan membekali mereka basis kewirausahaan, mereka diharapkan dapat buka peluang usaha sendiri," kata mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Lalu, strategi selanjutnya, sambung Darmin, adalah perbaikan sistem pemagangan yang menjadi kunci antara dunia akademisi dengan lapangan kerja. Hal itu, secara detail, tertuang dalam buku 'Kebijakan Pengembangan Vokasi Indonesia 2017-2025' yang akan menjadi acuan pemerintah mengembangkan pendidikan vokasi.
 
"Magang merupakan kunci menjembatani antara dunia akademis dengan lapangan kerja, itu garis beras uraian dalam buku ini yang saya sampaikan. Tentu nulisnya jauh lebih mudah daripada menjalankannya, tapi dengan buku itu kami sudah punya modal lebih konkret buat bicara dengan kementerian lembaga lain," kata mantan Direktur Jenderal Pajak itu. (ren)