Stafsus Menkeu: Subsidi BBM atau Kompensasi Itu Esensinya Sama

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Novina Putri Bestari

VIVA Bisnis – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, membenarkan bahwa subsidi energi tahun 2022 mencapai Rp 502,4 triliun, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022.

"Kami jawab dengan tegas, betul. Angka itu ada di Prepres 98 Tahun 2022," kata Yustinus sebagaimana dikutip dari postingan di Twitter pribadinya @prastow, Senin 29 Agustus 2022.

Yustinus pun menjelaskan soal istilah subsidi energi atau subsidi BBM merupakan hal yang sama. Sebab, dia mengatakan bahwa BBM memiliki porsi yang paling besar dalam subsidi tersebut.

Ilustrasi harga BBM.

Photo :
  • VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar

Berdasarkan data, dia menyebut subsidi BBM tahun 2022 mencapai Rp 14,6 triliun, atau naik dari Rp 11 triliun. Sedangkan kompensasinya disebut naik sembilan kali lipat, dari Rp 18,5 triliun menjadi Rp 252,5 triliun. Kemudian, Yustinus juga menyebut bahwa subsidi LPG mencapai Rp 134,8 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 100,5 triliun.

"Subsidi atau kompensasi itu esensinya sama. Sama-sama dukungan dari APBN. Bedanya, kalau subsidi, klaim dan pembayaran itu bulanan. Dan kompensasi, klaim dan pembayaran itu semesteran atau satu tahun," ujar Yustinus.

Yustinus menegaskan seluruh subsidi tersebut dikucurkan secara transparan karena diaudit. "Jadi tidak perlu khawatir, apalagi dipersoalkan ini subsidi atau kompensasi, BBM atau energi. Esensinya sama, ini dukungan APBN. Ini bahasa komunikasi publik saja," kata Yustinus.

Dia menegaskan, faktanya memang BBM mendapat porsi paling besar yakni 53,2 persen atau sekitar Rp 267 triliun, dan lonjakan kompensasi juga paling besar yakni sembilan kali lipat.

Lebih dari itu, Yustinus meminta publik tidak perlu khawatir, lantaran pemerintah terus mendukung supaya masyarakat terlindungi. Dia pun mengajak masyarakat mendukung kebijakan yang berkeadilan, demi pemerataan dan kesejahteraan bersama.

"Dan kita pastikan semua transparan dan akuntabel demi kebaikan negeri ini," ujarnya.