Bappenas Akui Target Pembangunan Jalan Kabupaten/Kota Sulit Dicapai pada 2024
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
VIVA Bisnis – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa meragukan realisasi infrastruktur jalan di kabupaten dan kota akan tercapai pada 2024, yang terdapat pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Keraguan itu juga disebabkan karena sejak tahun 2019 hingga 2023, realisasi infrastruktur jalan masih jauh dari harapan. Adapun dari sasaran target 2023 yang sepanjang 431.426 kilometer (km), baru bisa terealisasi 63 persen. Dalam hal ini target baseline di tahun 2019 mencapai 57 persen.
“Jalan kabupaten/kota ini sulit mungkin dicapai, makanya ada Inpres (instruksi presiden) terkait jalan,” kata Suharso dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI Senin, 5 Juni 2023.
Menteri
- 1483026
Suharso mengatakan, dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif kemantapan jalan kabupaten/kota baru mencapai 64 persen. Sedangkan, berdasarkan target RPJMN 2020-2024 harus terealisasi 65 persen dari target.
Kemudian, dari kondisi mantap jalan provinsi sasaran sepanjang 47.603 km, dari baseline 68 persen. Dalam hal ini target di 2023 ditetapkan sebesar 73 persen.
Lalu dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif mencapai 74 persen. Sedangkan dalam target RPJMN 2024 harus mencapai 75 persen.
Dengan demikian, untuk mencapai target RPJMN, Pemerintah mengeluarkan Inpres Jalan Daerah dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun di 2023 dan Rp 50 triliun di 2024.
Suharso melanjutkan, untuk kemantapan jalan nasional dari sasaran 47.603 km. Target yang akan dicapai di tahun 2023 yakni 93 persen dari baseline di tahun 2019 sebesar 92 persen. Sedangkan dalam prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif mencapai 95 persen.
“Target jalan nasional relatif bisa dicapai, jalan provinsi bisa dicapai,” jelasnya.
Sementara di sisi lain, pada target pembangunan jalan tol dalam RPJMN 2024 dinilai sulit tercapai dalam 2 tahun. Di mana target pembangunan jalan pada 2023 sepanjang 568 km, dan baseline 2019 sepanjang 1.298 km.
Melalui prognosa 2024 berdasarkan pagu indikatif pembangunan jalan yakni 1.513 km. Padahal target dalam RPJM mencapai 2.500 km.
Suharso dalam paparannya menjelaskan, target pembangunan jalan tol itu sulit dicapai karena keterbatasan finansial badan usaha jalan tol. Terutama PT Hutama Karya untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
Atas hal itu, Pemerintah saat ini juga sedang menyiapkan pembiayaan melalui skema Pembayaran Berkala Berbasis Layanan (PBBL) dan dukungan konstruksi oleh Pemerintah.