Infrastruktur Birokrat Lebih Bagus dari Fasilitas Publik
- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Peringkat infrastruktur di Indonesia hingga saat ini masih jauh di bawah negara-negara lain di kawasan Asia. Hal tersebut salah satunya dipicu rendahnya anggaran infrastruktur yang dialokasikan pemerintah.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur tahun 2013 sebesar Rp188,4 triliun. Anggaran tersebut jauh lebih rendah dibandingkan alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM).
Padahal, jika merujuk pada data World Economic Forum (WEF), peringkat kualitas infrastruktur Indonesia saat ini menempati urutan ke-78. Peringkat tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura di posisi 2, Malaysia (32), dan Thailand (46).
"WEF juga menilai kualitas infrastruktur Indonesia lebih buruk dibandingkan sarana institusi birokrasi yang ada," ujar Enny di Jakarta, Selasa 16 Oktober 2012.
Indef menilai, infrastruktur pendukung birokrasi di Indonesia selama ini masih jauh lebih bagus dibandingkan sarana infrastruktur publik untuk masyarakat. Dia mencontohkan, bangunan pemda di daerah Riau justru lebih bagus ketimbang infrastruktur umum.
"Itu yang menimbulkan kecemburuan sosial," tambahnya.
Melihat kondisi tersebut, Indef mendesak pemerintah untuk tegas mendorong pemda dalam hal penggunaan dana transfer daerah, khususnya pengembangan infrastruktur.
"Di satu sisi harus ada fleksibilitas pemerintah pusat, dan tanggung jawab pemerintah daerah," kata Enny. (art)