Prancis Tarik Dubesnya dari Italia, Perseteruan Dua Negara Memanas

Perseteruan diplomatik antara Prancis dan Italia semakin dalam. Prancis mengeluhkan klaim aneh dan serangan tak berdasar yang dinyatakan pejabat tinggi Italia.

Prancis memanggil pulang duta besar mereka untuk Italia, Kamis (07/02). Mereka menyebut situasi diplomatik seperti ini tak pernah terjadi sejak akhir Perang Dunia II.

Perseteruan ini muncul setelah Wakil Perdana Menteri Italia, Luigi Di Maio, bertemu dengan para demonstran `jaket kuning` di dekat Paris, Selasa (02/02) lalu.

Prancis memperingatkan Di Maio untuk tidak ikut campur masalah dalam negeri mereka.

Hubungan antara dua negara pendiri Uni Eropa itu memanas sejak Gerakan Bintang Lima yang populis serta sayap kanan, Partai Liga, membentuk pemerintahan koalisi Italia, Juni 2018.

Sejak saat itu, Prancis dan Italia berseteru dalam sejumlah isu, termasuk imigrasi.

Apa yang dilakukan Di Maio?

Perseteruan terbaru bermula setelah Di Maio, pemimpin Gerakan Bintang Lima, bertemu penggerak kelompok anti-pemerintah, kelompok jaket kuning alias gilets jaunes , Kamis kemarin.

Di Maio mengunggah foto ke Twitter, yang memperlihatkan dirinya berpose bersama pemimpin kelompok jaket kuning, Christophe Chalencon, dan sejumlah anggota gerakan oposisi itu yang akan mengikuti pemilihan parlemen Uni Eropa, Mei mendatang.

Apa reaksi Prancis?

"Selama beberapa bulan, Prancis telah menjadi subjek gugatan berulang-ulang, serangan tak berdasar, dan klaim yang aneh," kata Kementerian Luar Negeri Prancis.

"Intervensi terakhir menegaskan provokasi baru yang tak dapat diterima. Hal-hal ini melanggar kehormatan yang diterima secara demokratis oleh negara yang merupakan kolega dan sekutu.

"Ketidaksetujuan adalah satu hal, namun mengeksploitasi hubungan baik demi tujuan elektoral adalah hal lain," demikian pernyataan resmi Prancis.

Luigi Di Maio mengunggah cuitan, "Angin perubahan telah berhembus melintasi pegunungan Alpen." - EPA

Sejawat Di Maio, Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, belakangan mengaku senang jika ia menunda pembicaraan dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Namun untuk memperbaiki hubungan, Salvini menyebut Prancis harus terlebih dulu menuntaskan sejumlah persoalan mendasar.

Salvini berharap Prancis menyerahkan milisi sayap kiri yang diincar pemerintah Italia dan berhenti mengembalikan imigran.

Salvini juga mengeluhkan pemeriksaan imigrasi di perbatasan Prancis-Italia yang menyebabkan kemacetan panjang.

Adapun, Di Maio merasa tak perlu ada persoalan atas perbuatannya. Ia menyebut warga Prancis sebagai `kawan dan sekutu`.

"Presiden Macron beberapa kali menyerang pemerintah Italia atas alasan politis terkait pemilihan di Uni Eropa. Ini tidak mempengaruhi persahabatan yang mengikat kedua negara. Tidak akan pernah," ujarnya.

Sementara itu, di tengah kunjungan ke Beirut, Lebanon, Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte berharap situasi diplomatik ini dapat secepatnya normal.

"Hubungan Italia dan Prancis berakar dalam sejarah dan tidak dapat diragukan atas kejadian apapun," kata Conte.

Januari lalu, Salvini menyerang Macron secara personal. Kala itu ia mengungkapkan harapan agar masyarakat Prancis dapat segera merdeka dari presiden yang buruk.

Perseteruan diplomatik membuat hubungan antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan pejabat tinggi Italia memanas. - AFP

Analisis oleh Paul Kirby, Editor BBC News untuk isu Eropa

Prancis melalui bulan-bulan penuh pernyataan dan tindakan provokatif dari dua pimpinan populis Italia.

Para diplomat Italia bahkan bingung dengan pertengkaran ini dan terkejut atas sikap yang diambil para menteri Italia. Penilaian itu diutarakan Massimo Franco, penulis kolom di koran Corriere della Sera.

Bagi Prancis, alasan di balik perseteruan ini jelas bagaikan bunyi suara bel. Matteo Salvini dan Luigi Di Maio terang-terangan bakal bertarung dalam pemilihan parlemen Uni Eropa, Mei mendatang.

Namun apa kaitan Salvini dan Di Maio dengan Prancis? Keduanya tak menyenangi Macron yang pro-Uni Eropa.

Bagi Di Maio, gerakan jaket kuning yang menantang kebijakan Prancis adalah sekutu alaminya. Sementara Salvini yang berasal dari kubu sayap kanan menemukan kesamaan pikiran dengan seteru dalam negeri Macron, Marine Le Pen.

Barangkali memang akan ada dampak elektoral atas sikap dua pimpinan Italia ini, tapi tentu ada resiko diplomatik yang besar pula.

Matteo Salvini (tengah kanan) mendukung proyek pembangunan proyek rel kereta cepat yang melintasi pegunungan Alpen. - AFP

Koresponden BBC di Paris, Hugh Schofield menyebut perseteruan ini menunjukkan hubungan diplomatik yang terus memburuk.

Penarikan duta besar sangat jarang terjadi di antara negara anggota Uni Eropa. Kebijakan memulangkan perwakilan negara biasanya merupakan langkah terakhir sebelum pemutusan hubungan diplomatik secara penuh.

Tahun 2016, Yunani menarik perwakilan mereka di Austria saat krisis imigran pecah. Yunani dan Italia menunjukkan keputusasaan atas keengganan anggota Uni Eropa lainnya menyepakati batas kuota pencari suaka yang boleh mendarat di garis pantai mereka.

Pada 2017, Hungaria memulangkan perwakilan mereka di Belanda. Penyebabnya, duta besar Belanda menghubungkan pemerintah Hungaria dengan kelompok ISIS.

Pemerintah Prancis secara khusus memanggil Duta Besar Italia di negara mereka, Christian Masset. - AFP

Hubungan panas antara Prancis dan Italia belakangan selalu berkaitan dengan isu imigrasi.

Prancis sempat mengkritik Italia yang tak memperbolehkan perahu berisi imigran di Laut Mideterania berlabuh. Sebagai respons, Italia balik menuduh Prancis juga enggan menampung imigran.

Prancis dituduh memulangkan imigran melalui perbatasan kedua negara di kawasan utara Italia.

Januari lalu Prancis memanggil duta besar Italia setelah Di Maio menuduh pemerintahan mereka "tidak pernah berhenti mengkoloni puluhan negara Afrika".

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Salvini menuduh Prancis menyembunyikan 14 `teroris` yang diincar Italia setelah seorang mantan militan diekstradisi dari Bolivia.

Prancis semakin gerah karena Italia membangun jalur kereta cepat bernilai 8,6 miliar euro (Rp136 triliun) dari Lyon menuju Turin. Proyek itu tidak disetujui negara-negara koalisi Italia.

Italia menuduh Prancis memulangkan imigran melalui wilayah mereka, salah satunya Ventimiglia. - Getty Images

Kelompok pengunjuk rasa ini pertama kali turun ke jalanan di Prancis, November 2018. Mereka tak setuju pada kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Demonstran yang dikenal dengan istilah gilets jaunes  ini menyebut kenaikan harga BBM memukul warga Prancis yang tinggal di daerah terpencil dan yang hidupnya bergantung pada kendaraan bermotor.

Nama gerakan ini diambil dari jaket kuning berwarna mencolok yang dipakai para pengunjuk rasa. Jaket itu wajib tersedia di kendaraan bermotor milik penduduk Prancis.

Namun sejak unjuk rasa pertama mereka dan kebijakan pemerintah Prancis terbaru soal pajak bahan bakar, tuntutan gerakan jaket kuning meluas.

Mereka mendorong publik mengambil alih kekuasaan serta menginginkan penyelenggaraan referendum.

Di Maio merasa memiliki kesamaan visi dengan para demonstran itu. Ia mendorong gerakan jaket kuning untuk tidak putus asa dan menawarkan mereka dukungan.