Sengketa Kashmir: PM Narendra Modi Bela Keputusannya Cabut Status

Perdana Menteri India, Narendra Modi, muncul di media milik pemerintah untuk membela keputusannya yang kontroversial: menghapus status istimewa bagi Kashmir.

Modi mengatakan bahwa "era baru" telah dimulai di bagian dari daerah tersebut yang diperintah India, di mana "berbagai hambatan" pembangunan di kawasan itu ia klaim telah diangkat.

Kawasan tersebut `terisolasi` sejak Minggu malam, dengan jaringan seluler, telepon rumah, maupun internet diputus.

Pakistan mengatakan bahwa pencabutan status khusus melanggar hukum internasional.

Seperti India, Pakistan juga mengklaim keseluruhan Kashmir sebagai daerah kekuasaannya, dan kedua negara bersenjata nuklir itu telah berperang beberapa kali untuk memperebutkan kawasan Himalaya itu sejak pemisahan tahun 1947. Masing-masing negara menguasai sebagian teritori.

Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi menyingkirkan konflik militer baru pada Kamis kemarin, dan mengatakan kepada wartawan di ibu kota Islamabad: "Kami tidak mempertimbangkan opsi militer. Kami tidak memilih itu."

Ini adalah pernyataan pertama Modi kepada rakyatnya sejak pengumuman di parlemen Senin lalu yang menyatakan bahwa Pasal 370 – bagian dalam konstitusi yang menjamin status khusus bagi daerah Jammu dan Kashmir – telah dicabut.

Modi menyampaikan pernyataannya melalui siaran televisi dan radio — kedua platform ini adalah satu-satunya media yang dapat dinikmati penduduk Kashmir selama masa pengisolasian.

Pidato itu muncul di tengah situasi yang penuh ketidakpastian dan perpecahan. Meski banyak warga India yang menyambut langkah itu dan memuji pemerintahan Modi atas ketegasan mereka, sisanya mengkritik India atas apa yang mereka sebut sebagai taktik kaku dan bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Apa kata Modi?

Ketika pemerintah India mencabut otonomi daerah Kashmir-India, mereka juga memutuskan untuk membagi wilayah tersebut ke dalam dua daerah yang dikelola pemerintah federal: Jammu dan Kashmir, serta Ladakh. "Wilayah perserikatan" seperti demikian memiliki otonomi yang lebih sedikit dari pemerintah pusat ketimbang pemerintah negara bagiannya sendiri.

Dalam pidatonya, Modi menyatakan bahwa pada akhirnya Jammu dan Kashmir dapat memperoleh kembali status negara bagian mereka, akan tetapi Ladakh akan tetap menjadi kawasan perserikatan.