PM Shinzo Abe dan Warisannya bagi Jepang Setelah Mundur

Nasionalis revisionis atau realis pragmatis? Para pengamat di Jepang maupun internasional memiliki pandangan berbeda saat mencoba mendefinisikan Shinzo Abe dan warisannya, setelah pengunduran dirinya sebagai perdana menteri terlama pasca perang di Jepang.

Para pengkritiknya menilai Abe mewakili sikap generasi yang lebih tua dan konservatif, yang mengecilkan catatan masa perang Jepang, sambil mengejar kebijakan luar negeri yang berpotensi mengganggu dan terlalu tegas.

Sementara, pendukungnya menilai perdana menteri itu telah meningkatkan kedudukan global negara itu, mewujudkan kepentingan nasionalnya dengan menyelaraskan ambisi Jepang dengan pengaruhnya sebagai ekonomi terbesar ketiga di dunia.

Sebenarnya, kedua gambaran tentang Abe itu akurat.

Sebagai politisi konservatif naluriah yang berniat memulihkan harga diri Jepang baik di dalam maupun luar negeri, Abe bekerja secara konsisten selama delapan tahun masa jabatannya untuk memperkuat identitas nasional dan tradisi sejarah negara tersebut.

Dia menegaskan kembali posisi kaisar dalam kehidupan sipil Jepang (mengantarkan era "Reiwa" baru dan terutama membantu mengelola masa transisi ke kaisar baru setelah pengunduran diri Kaisar Akihito pada April 2019); menjauh dari narasi teks buku sejarah yang terlalu kritis terhadap diri sendiri; dan berusaha (pada akhirnya tidak berhasil) untuk merevisi konstitusi negara setelah perang.

Agenda nasionalis ini terutama difokuskan di dalam negeri.

Sebaliknya, dalam urusan luar negeri (baik dalam kebijakan keamanan atau ekonomi), Abe adalah seorang pragmatis klasik.

Dia memperkuat aliansi yang ada (terutama dengan AS) dan mengembangkan kemitraan baru dengan aktor regional dan global, baik dengan rezim demokrasi maupun otoriter, terlepas dari kecenderungan ideologis mereka.

Prestasi Abe sebagai perdana menteri, seperti banyak karier politik lainnya, adalah hasil dari kombinasi keberuntungan dan perhitungan dan waktu pemilihan yang cerdas.

Kemenangannya dalam enam pemilihan umum (tiga pemilihan majelis rendah dan tiga majelis tinggi sejak 2012) terbantu oleh partai-partai oposisi Jepang yang lemah dan terfragmentasi.

Hal itu juga terjadi karena fokus Abe yang tak henti-hentinya dalam memberikan kemakmuran ekonomi bagi pemilih domestik yang non-ideologis dan meningkatkan stabilitas di dalam negeri dibandingkan kebijakan luar negeri yang berisiko.

Keberhasilan Abe telah dicapai (seperti halnya dengan para pendahulunya yang reformis, seperti Junichiro Koizumi di tahun 2000-an, atau Yasuhiro Nakasone di tahun 1980-an) melalui reformasi bertahap, alih-alih perubahan mendadak dari model politik konsensual yang telah menjadi ciri politik Jepang pasca-perang.

Dalam kebijakan keamanan, hasil dari pendekatan yang melelahkan dan bertahap ini dapat dilihat di sejumlah bidang utama.

Di antaranya termasuk pembentukan Dewan Keamanan Nasional Jepang (NSC) pada 2013; pengesahan Undang-Undang Kerahasiaan Negara yang baru pada tahun 2014 dan ketentuan yang memungkinkan Pasukan Bela Diri Jepang untuk berpartisipasi dalam operasi keamanan kolektif;

Lalu, peningkatan anggaran pertahanan tahunan Jepang (peningkatan 13% selama masa jabatan Abe); pengembangan doktrin pertahanan yang lebih fleksibel; serta pengadaan perangkat militer baru, termasuk pesawat tempur F-35 dan kapal perusak kelas Izumo yang mampu meningkatkan kemampuan proyeksi kekuatan regional Jepang.

Baru-baru ini pada bulan ini, Menteri Pertahanan Taro Kono berbicara dengan ambisius tentang kemungkinan Jepang bergabung dengan kemitraan intelijen Lima Mata antara Inggris, AS, Australia, Selandia Baru dan Kanada - sebuah indikasi bagaimana pendekatan "mengejar perdamaian" Abe telah menjadi normal baru dalam kebijakan luar negeri Jepang.

Abe harus dihargai atas keberhasilannya dalam menjaga hubungan dekat dengan Donald Trump dan menggunakan diplomasi sebagai alat untuk mengimbangi beberapa taktik intimidasi presiden Amerika yang transaksional.

Sementara Jepang tetap, seperti banyak sekutu AS lainnya, di bawah tekanan untuk meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan dan dukungan pada pasukan AS, Abe menghindari perang perdagangan dengan AS, dan dasar-dasar kemitraan aliansi tetap kuat.

Lebih luas lagi dalam hal kebijakan luar negeri, Abe telah menjadi inovator diplomatik dan menunjukkan kapasitas pemikiran strategis, yang menandai perubahan tajam dari perdana menteri sebelumnya, yang sering reaktif terhadap peristiwa eksternal atau cenderung pasif untuk mengikuti jejak Washington.

Perubahan yang dilakukan Abe tercermin dalam sejumlah kemitraan strategis baru dengan India dan Australia; perjanjian pertahanan dengan negara-negara Asia Tenggara; kemitraan luar negeri dan pertahanan bilateral yang ambisius dengan Inggris dan Prancis;

Dan wacana visi Indo-Pasifik baru yang dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi dan keamanan dengan berbagai negara yang membentang di Pasifik dan Samudra Hindia.

Inovasi kebijakan luar negeri Abe diimbangi dengan serangkaian inisiatif perdagangan multilateral dan bilateral yang berani, di mana perdana menteri menghadapi konstituen politik domestik utama, terutama di sektor pertanian.

Ia memainkan peran yang menentukan dalam memperkuat Kemitraan Trans-Pasifik (TPP 11); mengamankan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa pada 2019, yang dianggap sebagai sebuah terobosan;

Dan menegosiasikan sejumlah perjanjian keuangan dan pembangunan dengan China pada 2018.

Secara masuk akal, meski Abe sangat sadar akan ancaman geostrategis yang ditimbulkan oleh China, tapi itu tak membuatnya memblokir peluang kerja sama pragmatis dengan Presiden Xi Jinping.

Pragmatisme juga telah mendukung pendekatan "Abenomics" yang menjadi ciri khas perdana menteri itu terhadap manajemen ekonomi domestik, yang memungkinkan inovasi dalam "tiga panah" yakni terhadap kebijakan fiskal, moneter dan struktural.

Namun, di sini, keberhasilan tidak terlalu substantif dan lebih kepada presentasi - konsisten dengan fokus pemerintahan Abe pada pesan juga penyampaian.

Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang pada kuartal ke-2 tahun ini tetap, pada ¥ 485 triliun, turun dari ¥ 504 triliun yang tercatat pada Januari- Kuartal Maret 2013, tak lama setelah Abe menjabat.

Terlepas dari semua pencapaian penting ini, posisi publik Abe pada tahun lalu mengalami pukulan berat setelah menetapkan kenaikan pajak penjualan yang tidak populer dari 8% menjadi 10% pada tahun 2019;

Demikian pula, serangkaian skandal korupsi yang merusak; pencapaian parsial terkait janji "womenomics"; dan dalam menghadapi krisis Covid-19 juga kekecewaan terkait dari penundaan Olimpiade Tokyo 2020.

Dengan tingkat penerimaan (approval rate) untuk perdana menteri dan kabinetnya yang datar di angkat 30-an - terendah sejak 2012 - tidak mengherankan jika Abe, yang juga dihadapkan pada kambuhnya masalah kesehatan kronis, akhirnya memilih untuk mengundurkan diri.

Dia meninggalkan panggung politik, tanpa diragukan, dengan sangat kecewa karena tidak mencapai beberapa ambisi politik utamanya - terutama revisi konstitusi dan penyelesaian sengketa teritorial, termasuk negosiasi "Wilayah Utara" dengan Rusia yang tersisa dari Perang Dunia Kedua.

Pasca-Abe, panggung politik Jepang akan tetap relatif stabil dalam jangka pendek, karena Partai Demokrat Liberal berkuasa dengan aman, mengingat partai itu menjadi mayoritas di kedua majelis parlemen Jepang dan tidak adanya kewajiban formal untuk mengadakan pemilihan umum sampai musim gugur 2021.

Namun, pertempuran untuk menggantikan Abe telah dimulai, dengan Shigeru Ishiba, mantan menteri pertahanan dan saingan lama Abe sudah mengisyaratkan niatnya untuk bersaing untuk jabatan perdana menteri.

Ishiba memiliki daya tarik publik yang luas dan pesannya yang mendukung kesetaraan ekonomi yang lebih besar kemungkinan menarik bagi masyarakat umum.

Namun, keputusan tentang pengganti Abe akan diputuskan oleh anggota partai (kemungkinan termasuk anggota parlemen dan perwakilan prefektur), yang kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Kandidat lain, adalah mantan menteri luar negeri Fumio Kishida (yang dianggap tidak kontroversial), atau orang dalam partai seperti Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga, semuanya mungkin terbukti calon yang efektif.

Pilihan lainnya termasuk Kono (yang tidak memiliki kekuatan faksi dalam partai) dan Menteri Lingkungan Shinjiro Koizumi, yang populer di kalangan pemilih, tetapi usianya relatif muda (39 tahun), sehingga mungkin menjadi hambatan baginya untuk terpilih.

Dalam hal tantangan ekonomi dan keamanan yang dihadapi Jepang, masing-masing kandidat ini kemungkinan besar ingin mengakui dan memanfaatkan pencapaian kebijakan Abe yang benar-benar substantif.

Keberhasilan praktis dan bertahap dari Abe juga konsisten dengan tradisi politik Partai Demokrat Liberal dan menawarkan fondasi paling aman dan paling tidak kontroversial secara politik untuk setiap pemimpin masa depan, yang perlu membangun kembali kepercayaan, dan memperluas dukungan dari pemilih Jepang yang non-ideologis di masa depan.

Terlepas dari aspirasi Abe, yang terbaik adalah ambisi nasionalisnya yang terwujud sebagian, pencapaian pragmatisnya kemungkinan besar akan menjadi warisannya yang paling abadi.