Menlu Prancis Kecam Presiden Erdogan

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Prancis pada Kamis (5/11) mengutuk apa yang dikatakannya sebagai "deklarasi kekerasan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan" dan meningkatkan kemungkinan sanksi baru untuk melawan Turki.

Erdogan telah berseteru sengit dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sejumlah titik api geopolitik. Baru-baru ini mereka berseteru dalam perjuangan Prancis melawan apa yang disebutnya "Islam radikal."

"Sekarang ada deklarasi kekerasan, bahkan kebencian, yang secara teratur diposting oleh Presiden Erdogan yang tidak dapat diterima," kata Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian kepada Radio Europe 1, dilansir dari Aljazeera, Jumat (6/11).

Erdogan telah bergabung dengan seruan dari seluruh dunia Muslim untuk memboikot produk Prancis sebagai tanggapan atas pernyataan Macron. Sebelumnya Macron mengatakan bahwa Islam adalah agama dalam krisis secara global. Merespon itu, Erdogan mengatakan Presiden Prancis membutuhkan perawatan mental atas pandangannya tentang Islam.

Ketegangan semakin memanas ketika Macron, pejabat tinggi, dan publik Prancis memperbarui dukungan mereka untuk hak menampilkan karikatur Nabi Muhammad. Hal ini sangat menyinggung umat Islam karena mereka sering mencampurkan Islam dan kekerasan.

Turki pada Rabu (4/11) berjanji untuk menanggapi dengan cara sekeras mungkin terhadap larangan Prancis terhadap kelompok ultra-nasionalis Grey Wolves Turki.

"Tidak hanya Prancis yang menjadi sasaran, ada solidaritas total Eropa tentang masalah ini, kami ingin Turki melepaskan logika ini," kata Le Drian.

Le Drian mengatakan, Dewan Eropa telah memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap otoritas Turki. Sekarang penting bagi Turki untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari hal ini.

"Ada cara tekanan, ada agenda kemungkinan sanksi," katanya.

Macron Bersikeras Mengaku Tidak Melawan Islam

Sementara itu, Macron telah menggarisbawahi bahwa negaranya sedang memerangi "separatisme Islam, bukan memerangi Islam". Ini disampaikannya untuk menanggapi artikel Financial Times yang dia klaim salah mengutipnya dan sejak itu telah dihapus dari situs web surat kabar tersebut.

Dalam sebuah surat kepada editor yang diterbitkan pada Rabu (4/11), Macron mengatakan surat kabar Inggris telah menuduhnya menstigmatisasi Muslim Prancis untuk tujuan pemilihan dan menumbuhkan iklim ketakutan dan kecurigaan terhadap mereka.