Australia Siapkan Karantina Swasta, akan Datang Banyak Warga Asing

Sebuah perusahaan, yang didirikan politisi dari Partai Liberal yang punya pengaruh di Australia, mengklaim akan bisa membawa 160.000 pekerja asing dan pelajar internasional dalam setahun ke Australia melalui sistem karantina swasta dengan dukungan dari Departemen Dalam Negeri.

Quarantine Services Australia (QSA) secara resmi didaftarkan sebagai perusahaan pada 30 Agustus oleh Scott Briggs, mantan wakil direktur Partai Liberal New South Wales.

Scott juga menjabat sebagai presiden konvensi pemilu federal PM Scott Morrison di kawasan pemilihan Cook di Sydney.

Dua minggu sebelumnya, perusahaan lain yang terkait dengan Scott Briggs, yakni DPG Advisory Solutions, mendapat kontrak "tender terbatas" senilai AU$79.500 dari Departemen Dalam Negeri untuk menyediakan "layanan konsultasi" dalam membantu mengembangkan proposal.

Dalam laporan terbaru yang dikirim QSA pekan ini disebutkan "Departemen Dalam Negeri sudah melibatkan DPG untuk membantu memfasilitasi dan mendanai karantina yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Persemakmuran".

"QSA didirikan sebagai entitas nirlaba berdasarkan prinsip mutualitas," demikian tulisan di brosur perusahaan tersebut.

"QSA [telah] didirikan dengan didanai dan dioperasikan oleh pengguna layanan karantina yang mampu memroses hingga 80.000 tenaga kerja migran terampil, bersama dengan pemegang visa pelajar dengan jumlah yang sama, di fasilitas yang sesuai dengan aturan pemerintah negara bagian di seluruh Australia."

Mereka juga berjanji untuk "menyesuaikan tempat karantina dengan aturan pengecualian perjalanan Departemen Dalam Negeri dan membantu mencocokkan perjalanan udara".

Berapa biaya yang harus dikeluarkan?

Dengan aturan pembatasan perbatasan COVID-19 di Australia saat ini, ada jumlah terbatas bagi pekerja asing yang sudah divaksinasi dua dosis yang boleh masuk dengan izin pengecualian, tapi di beberapa negara bagian kedatangan internasional tetap harus melalui karantina.

QSA mengusulkan untuk menyalurkan ribuan warga asing pada masa depan melalui skema serupa yang dijalankan oleh swasta, yang mencakup "industri sumber daya, akomodasi dengan fasilitas" hingga "akomodasi hotel" kelas atas.

Seiring perjalanan internasional di Australia yang dilonggarkan, proposal perusahaan mungkin menjadi kurang layak, karena telah mengalihkan fokus ke karantina hotel dengan sistem 'catch-and-release', yang lebih pendek hanya dengan melakukan tes COVID-19 dan verifikasi status vaksin untuk kedatangan luar negeri sebelum mereka bisa masuk.

QSA mengindikasikan harga untuk karantina swasta ini senilai AU$12.500 (sekitar Rp125 juta) untuk 14 hari penuh, atau antara AU$2.700 (Rp27 juta) dan AU$4.700 (Rp47 juta) untuk tiga hari yang pendek dalam sistem "catch-and-release".

Dalam tahapan terakhir pembukaan kembali Australia yang sudah disetujui Kabinet Nasional, perbatasan Australia nantinya akan dibuka dan karantina hanya dilakukan bagi mereka yang melakukan "perjalanan berisiko tinggi".

Seorang juru bicara Departemen Dalam Negeri mengatakan kepada ABC: "Memfasilitasi pergerakan pelaku perjalanan yang meningkat sangatlah penting untuk melanjutkan kembalinya warga Australia dari luar negeri dan untuk menanggapi kekurangan tenaga kerja yang berdampak pada ekonomi Australia."

"Pemerintah Australia telah terlibat dengan perwakilan sektor swasta dari seluruh [industri] ekonomi dalam pengembangan skema karantina [swasta], jika diperlukan untuk mendukung pembukaan kembali perbatasan internasional," katanya.

"DPG dilibatkan untuk mendukung memfasilitasi diskusi tentang pengelolaan karantina pekerja terampil, tenaga kerja pertanian, mahasiswa dan lainnya dari waktu ke waktu, dengan demikian, membantu mengurangi dampak dari kapasitas karantina negara bagian dan teritori."

DPG Advisory Solutions didirikan dan dijalankan oleh mantan kandidat dari Partai Liberal, yakni David Gazard, yang sebelumnya bekerja sebagai penasihat menteri kabinet Koalisi dan seorang jurnalis, serta orang kepercayaan dekat PM Scott Morrison.

Perusahaan ini adalah salah satu dari beberapa perusahaan lobi di Canberra.

Beberapa di antaranya dimiliki dan dikelola oleh mantan pejabat dan staf pemerintah Koalisi, sementara ada juga yang terkait dengan Partai Buruh. Beberapa bahkan mempekerjakan staf campuran dari kedua partai politik.

Bulan lalu seorang komite senat diberitahu bahwa Departemen Dalam Negeri telah bertemu dengan Scott dan David setidaknya beberapa belas kali selama Agustus dan September untuk membahas proposal QSA.

Saat ini, satu-satunya petugas yang dipekerjakan QSA adalah David Saul, yang pernah menjadi CEO dan direktur pelaksana Paladin Australia, saat memberikan "layanan garnisun" di Pulau Manus Papua Nugini di bawah kontrak Departemen Dalam Negeri yang kontroversial.

QSA juga telah melibatkan perusahaan kesehatan Aspen Medical yang berbasis di Canberra, yang telah menerima lebih dari AU$1 miliar dalam kontrak terkait pandemi COVID-19 dari Pemerintah Australia, untuk mengawasi pengaturan karantina dan pengujian dalam proposalnya.

Kantor Perdana Menteri mengatakan tidak terlibat

Menteri Dalam Negeri Bayangan dari pihak oposisi, Kristina Keneally, menggambarkan usaha QSA sebagai sebuah "uang-untuk-teman" yang penuh dengan konflik kepentingan.

"Bagaimana bisa dua sahabat Perdana Menteri adalah hanya dua orang yang didekati Departemen Dalam Negeri untuk mendirikan sistem karantina yang diprivatisasi?"

Kantor PM Morrison menegaskan Perdana Menteri tidak terlibat dengan proposal QSA, yang sedang ditangani sepenuhnya oleh Departemen Dalam Negeri.

"Perdana Menteri tidak terlibat dengan siapa pun yang ikut dalam mengembangkan proposal ini dan proposal tersebut ditangani sepenuhnya oleh Departemen Dalam Negeri," kata juru bicara PM Morrison.

ABC sudah mencoba untuk menghubungi Quarantine Service Australia, tapi tidak mendapat tanggapan.

Artikel ini diproduksi oleh Erwin Renaldi dari artikel ABC News.