Visa Dibatalkan 2 Kali, Novak Djokovic Terpaksa Tinggalkan Australia
- abc
Novak Djokovic, petenis nomor satu dunia, sudah meninggalkan Australia kemarin malam (16/01) setelah Pengadilan Federal mendukung keputusan Pemerintah Australia untuk membatalkan visanya.
Ini menjadi akhir dari drama visa Djokovic yang sudah dibatalkan dua kali dalam 11 hari terakhir.
Baca juga: kronologi kasus Djokovic
Jumat kemarin (14/01), Alex Hawke menggunakan kekuasaannya sebagai Menteri Imigrasi untuk membatalkan visa Djokovic, yang kemudian kembali ditinjau oleh Pengadilan Federal.
Dalam sidang singkat yang digelar Minggu sore, pengadilan yang dipimpin tiga orang hakim tersebut memutuskan jika Djokovic tidak bisa tinggal di Australia, meski pengacaranya telah memberikan bukti dan pernyataan baru.
Djokovic menghormati keputusan
Sesaat setelah pengadilan mengambil keputusan, Djokovic mengaku "sangat kecewa" dengan keputusan yang diambil.
"Saya menghormati putusan pengadilan dan saya akan bekerja sama dengan otoritas terkait terkait kepergian saya dari negara ini," katanya dalam pernyataan.
"Saya tidak nyaman karena fokus minggu-minggu terakhir ini adalah saya dan saya berharap kita semua sekarang bisa fokus pada permainan dan turnamen yang saya sukai," ujarnya.
"Saya ingin mendoakan yang terbaik bagi para pemain, penyelenggara turnamen, staf, sukarelawan, dan penggemar turnamen ini."
Ketua Hakim James Allsop mengatakan jika pengadilan lebih menekankan keabsahan dan legalitas keputusan, bukan soal apakah keputusan itu tepat atau tidak.
"Bukan bagian dari fungsi pengadilan untuk memutuskan manfaat atau kebijaksanaan dari keputusan itu," kata hakim James.
Djokovic juga telah diminta untuk menanggung semua biaya pengadilan.
Menteri Imigrasi Australia, Alex Hawke mengonfirmasikan jika Djokovic sudah meninggalkan Australia di akun sosial media pribadinya.
"Saya menyambut keputusan Pengadilan Federal Australia, mengukuhkan keputusan saya untuk menggunakan kekuasaan saya di bawah Undang-Undang Migrasi dalam membatalkan visa Novak Djokovic demi kepentingan umum," katanya.
"Saya dapat mengonfirmasikan jika Djokovic sekarang telah meninggalkan Australia."
Sebelum Djokovic dideportasi, ia sudah ada dalam jadwal untuk bertanding di Australia Open, yang dimulai hari Senin ini (17/01), melawan sesama petenis Serbia Miomir Kecmanovic.
Sekarang posisi Djokovic digantikan oleh apa yang disebut "lucky loser", yang diambil secara acak dari empat pemain berperingkat tertinggi tapi kalah di babak final kualifikasi.
Anti-vaksinasi jadi pembahasan
Di Pengadilan Federal, Minggu kemarin, pengacara Djokovic menuduh Menteri Imigrasi Australia tidak memberikan bukti untuk mendukung klaimnya bahwa kehadiran Djokovic di Australia akan memicu sentimen anti-vaksinasi.
Mereka juga berpendapat tidak rasional, tidak logis atau tidak masuk akal bagi Menteri Imigrasi untuk tidak menganggap jika mendeportasi Djokovic tetap dapat memicu sentimen anti-vaksinasi yang sama.
Pengacara Djokovic, Nick Wood, mengatakan Menteri Alex telah salah menafsirkan laporan media tentang pandangan Djokovic mengenai vaksinasi, serta salah mengartikan dukungan kelompok anti-vaksinasi kepada Djokovic.
Ia mengkritik Menteri Alex yang merujuk pada sebuah artikel BBC sebagai bukti Djokovic menentang vaksin.
Menurutnya artikel itu ditulis sebelum vaksin tersedia, dan sebenarnya menunjukkan Djokovic berpikiran terbuka dan ia bukanlah seorang pakar kesehatan. Nick juga mengkritik kegagalan Menteri Imigrasi untuk bertanya langsung kepada Djokovic tentang pandangannya soal vaksinasi.
Tetapi tim hukum Menteri Imigrasi berpendapat ada banyak bukti sikap Djokovic tentang vaksinasi yang "banyak diketahui", termasuk fakta Djokovic menolak untuk divaksinasi. Mereka juga mengatakan Menteri Imigrasi tidak berkewajiban untuk bertanya kepada Djokovic tentang pandangannya.
Tim hukum Menteri Imigrasi juga mengatakan Djokovic tidak dapat membuktikan pernyataan yang mengatakan Menteri Imigrasi Australia tidak mempertimbangkan kemungkinan jika mendeportasinya juga dapat membangkitkan sentimen anti-vaksinasi.
Bahkan jika Menteri Imigrasi tidak mempertimbangkannya, itu bukan menjadi kesalahan di pihaknya, ujar tim hukum Menteri Imigrasi.
Simak laporan selengkapnya dalam Bahasa Inggris