Erdogan Ancam Blok Swedia-Finlandia Masuk NATO Jika Ingkar Kesepakatan

VIVA – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, pada Kamis 30 Juni 2022, mengatakan kepada Swedia dan Finlandia bahwa dia masih dapat memblokir upaya kedua negara nordik itu untuk bergabung dengan NATO jika mereka gagal menerapkan kesepakatan aksesi baru dengan Ankara.

Erdogan mengeluarkan peringatan blak-blakan di akhir pertemuan puncak NATO di mana aliansi yang dipimpin Amerika Serikat (AS) secara resmi mengundang negara-negara Nordik untuk bergabung dengan blok 30 negara.

Kedua negara menghentikan sejarah non-blok militer mereka dan mengumumkan rencana untuk bergabung dengan NATO sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina.

Melansir dari Channel News Asia, Jumat 1 Juli 2022, tawaran mereka menuju persetujuan cepat sampai Erdogan menyuarakan keprihatinan pada bulan Mei lalu. Dia menuduh kedua negara itu menyediakan tempat berlindung bagi militan Kurdi yang dilarang dan mempromosikan terorisme.

Erdogan juga menuntut mereka mencabut embargo senjata yang diberlakukan sebagai tanggapan atas serangan militer Turki pada tahun 2019 ke Suriah. Sebuah memorandum 10 poin yang ditandatangani oleh ketiga pihak di sela-sela KTT NATO pada Selasa 28 Juni 2022, tampaknya membahas banyak kekhawatiran Erdogan.

Erdogan mencabut keberatannya dan kemudian mengadakan pertemuan hangat dengan Presiden AS Joe Biden, yang dilanjutkan dengan janji penjualan pesawat tempur baru ke Turki. Namun Erdogan mengatakan kepada wartawan saat konferensi pers dadakan yang diadakan saat KTT berakhir, bahwa memorandum itu tidak berarti Turki akan secara otomatis menyetujui keanggotaan kedua negara.

Permohonan negara baru harus disetujui oleh semua anggota dan diratifikasi oleh parlemen masing-masing. Erdogan memperingatkan perilaku Swedia dan Finlandia di masa depan akan memutuskan apakah dia akan meneruskan aplikasi mereka ke parlemen Turki.

"Jika mereka memenuhi tugasnya, kami akan mengirimkannya ke parlemen. Jika mereka tidak memenuhi, itu tidak mungkin (untuk menyetujuinya)," katanya.

Seorang diplomat senior Turki di Washington mengatakan proses ratifikasi bisa dilakukan paling awal pada akhir September dan mungkin menunggu hingga 2023, dengan parlemen memasuki masa reses mulai Jumat.