Naik Kereta, Warga Butuh Cepat Bukan Selamat

VIVAnews - Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) diketahui, masyarakat menganggap pelayanan kereta api (KA) Jabodetabek masih buruk.

"Hanya di wilayah Serpong saja yang menjawab sudah baik. Bogor dan Bekasi masih buruk" ujar peneliti perkeretaapian LIPI, Taufik Hidayat dalam diskusi "Standar Pelayanan Minimum Kereta Api" di gedung LIPI, Rabu 19 Januari 2011.

Penelitian ini dilakukan kepada 5 ribu responden pengguna kereta api Jabodetabek yang terbagi menurut jumlah penumpang masing-masing rute pelayanan yang meliputi jalur Bekasi, jalur Bogor, jalur Tangerang dan jalur Serpong.

Dalam penelitian tersebut, didapati data keselamatan bukan jadi alasan masyarakat menggunakan kereta api. Mayoritas dari mereka memilih naik kereta hanya karena faktor kecepatan.

"Alasan kecepatan persentasenya 76 persen, sedangkan kalau alasan keselamatan hanya 0,20 persen. Masyarakat kita tahu betul risiko menggunakan kereta api," ujar Taufik.

Menurut Ketua Setara Institut, Hendardi, meski berganti pemerintahan, kecelakaan kereta terus bertambah. Terakhir kecelakaan besar terjadi di Pemalang Jawa Tengah pada 2010 lalu yang menewaskan 33 orang.

Hendardi menyimpulkan, pelayanan kereta api yang tidak juga membaik disebabkan kemajuan pada sektor perkereta api yang sangat lambat dibandingkan produk otomotif dan angkutan transportasi darat.

"Persoalan terkait dengan kebijakan pemerintah yang sangat kurang mementingkan transportasi massal," ujar Hendardi yang juga ketua Indonesian Railway Watch.

Maraknya pembangunan jalan, baik antar kota maupun dalam kota menunjukkan sifat kebijakan yang terfokus pada berlanjutnya keuntungan perusahaan-perusahaan otomotif.

Sementara itu, perbaikan jalur rel kereta dan fasilitas pendukung keamanannya kalah cepat dibanding pembangunan jalan tol. Malah beberapa jalur dan kereta trem hilang di beberapa kota besar. Padahal, jumlah penumpang kereta terus meningkat bahkan sering mengakibatkan penumpukan.

"Karenanya persoalan pokok tetap pada kebijakan pemerintah yang anti kemajuan bagi transportasi massal, khususnya kereta api. Kebijakan ini berdampak pada PT KA yang masih lemah dalam memajukan infrastruktur jalur kereta yang terawat dan dengan tingkat keamanan yang cukup sebagai landasan beroperasinya kereta" tambah Hendardi. (adi)