Pemprov DKI dan ADB Bicara Soal Pembaruan Perkotaan

Gubernur Anies Baswedan dan Kepala Perwakilan ADB untuk Indonesia, Winfried W
Sumber :
  • Pemprov DKI

VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang kerja sama dengan Asian Development Bank, atau ADB.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kerja sama dengan ADB untuk mengambil bentuk terbaik, sehingga menghasilkan solusi terbaik bagi Jakarta.

"Kita membicarakan peluang untuk bekerja sama dengan ADB dalam rangka mengambil best practice yang sudah dilakukan di berbagai kota dan negara terkait beberapa hal, bukan hanya di tingkat action-nya, tetapi juga gagasannya," kata Anies di Balai Kota, Rabu 22 November 2017.

Beberapa poin pembahasan dengan ADB antara lain, soal pengelolaan air. Baik air bersih maupun air limbah, masalah transportasi, masalah urban renewal, masalah kesehatan dan pendidikan, infrastruktur, serta optimalisasi pendapatan daerah.

"Itu yang kita bahas, tetapi bukan pada policy-nya sendiri, tetapi bagaimana ADB bisa membantu memberikan bahan-bahan buat kita, supaya kita bisa menggunakan pengalaman tempat-tempat lain yang mirip dengan kita tetapi tidak di-copy paste," ujarnya.

Selain itu, ADB juga memberikan masukan terkait optimalisasi pendapatan asli daerah.

"Jadi, ADB sudah buat beberapa studi di beberapa kota tentang peningkatan pendapatan untuk pemerintah lewat pajak. Umumnya pada efektivitas pengumpulannya. Peningkatan nilai pajaknya. Tetapi, pada efektivitas pengumpulannya," katanya.

Hasil dari pertemuan tersebut, kata Anies, nantinya akan ditindaklanjuti bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Gunakan pendekatan bangun Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan menggunakan pendekatan gerakan guna membangun Jakarta lima tahun ke depan. Hal itu  ditunjukkan Anies, saat membuka konsultasi publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

Konsultasi publik itu dihadiri seluruh elemen masyarakat, perwakilan DPRD dan jajaran SKPD DKI Jakarta dan bertujuan untuk saling bertukar gagasan, guna menentukan RPJMD 2018-2022.

"Kita ingin sekali, agar konsultasi publik ini bisa menjadi kesempatan bertukar pikiran gagasan informasi dan perspektif sebagai pegangan menyusun RPJMD kita," kata Anies.

Menurutnya, secara garis besar forum diskusi tersebut dapat mengeksplorasi lebih jauh tiga frame yang harus dijadikan pegangan, yakni gagasan, narasi, dan aksi.

Ketiga frame itu, menurutnya, penting dijadikan bekal, terlebih Pemprov DKI Jakarta lima tahun ke depan akan banyak memakai pendekatan gerakan dalam menentukan kebijakan.

"Tiga ini kita ingin ada pada penyusunan RPJMD. Sebab, pendekatan yang kita ingin bangun lima tahun ke depan adalah pendekatan gerakan, jadi semua harus terlibat. Ide itu harus dijadikan narasi yang dipahami semua orang, sehingga membuat semua orang punya aksi untuk terlibat," ujarnya.

Anies mengatakan, keterlibatan warga dalam pembangunan kota dikenal sebagai kolaborasi. Namun, sebenarnya istilah kolaborasi telah lama digunakan oleh para pendiri bangsa yang dikenal dengan istilah gotong-royong.

"Kita ingin keterlibatan semua didorong, dengan begitu kita ingin terbangun warga yang setara dilandasi semangat gotong-royong, sehingga RPJMD kita harus selalu memberikan ruang bagi warga untuk masuk dan berpartisipasi," katanya.