3 Persen Warga Belum Rekam Ulang E-KTP Jelang Pilkada 2018
- REUTERS/Beawiharta
VIVA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut masih ada tiga persen warga yang belum melakukan rekam ulang e-KTP untuk persiapan Pilkada serentak 2018. Kebanyakan warga enggan karena data dalam identitasnya tidak ada yang berubah.
"Walaupun secara nasional sudah 97 persen, tapi 3 tiga persen itu kan jumlah yang besar. Nah, ini problem-nya pada masyarakat belum mau untuk proaktif merekam ulang. Hanya memastikan, 'Saya masih tinggal di alamat yang sama atau tidak, karena nama saya harus masuk di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di TPS yang bersangkutan,'" kata Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 30 Januari 2018.
Menurut Tjahjo, belum semuanya warga merekam ulang untuk keperluan e-KTP ini membuat permasalahan ke depannya. Ia pun mencontohkan dalam Pilkada DKI Jakarta banyak yang masih menggunakan surat keterangan.
"Makanya KPU melakukan program coklit (pencocokan dan penelitian) kan, untuk pengecekan detail. Kami ingin target partisipasi politik masyarakat itu meningkat. Karena suksesnya pilkada ya empat: stabilitas, tidak ada politik uang, partisipasi politik semakin tinggi, dan tidak ada kampanye yang berujar kebencian fitnah. Mari harus adu program," ujarnya.
Saat ini, kata Tjahjo, Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil sudah aktif dalam memonitor data. Namun, ia mengharapkan peran masyarakat yang juga aktif.
"Problem-nya ya masyarakat yang 3 persen ini yang tinggal di luar negeri, ya TKI di luar negeri. Repotnya ini Pilkada kan mendekati Lebaran. Mesti kan mereka (TKI) pulang. Lah pulang berbondong-bondong datang ke Dukcapil minta e-KTP. Ya tentunya akan dicari yang terbaik solusinya," ucap dia.
Tjahjo menegaskan blangko e-KTP sudah tersedia. Dia meminta masyarakat tidak mengajukan permohonan terlalu berdekatan dengan momen Pilkada.
"Saya yakin masyarakat yang di luar negeri saat-saat menjelang Lebaran ini. Dan pasti akan mengurus e-KTP karena berdekatan memasuki masa kampanye sampai Pilkada," katanya. (one)