PNS Cemas Pindah ke Ibu Kota Baru, Khawatir Tak Selengkap Jakarta

Sejumlah Pegawai Negeri Sipil di kementerian dan lembaga pemerintah pusat mengaku cemas pindah ke ibu kota baru di Kalimantan Timur karena belum ada kepastian terkait berbagai fasilitas, terutama pendidikan dan kesehatan.

Sekitar 130.000 dari 180.000 PNS yang ada di Jakarta saat ini diperkirakan akan pindah ke ibu kota baru - di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara - pada 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengatakan pihaknya akan menyiapkan berbagai fasilitas untuk para aparatur sipil negara ini.

"Sekitar 180.000 itu tentu sebagian, kira-kira 30% tidak kena. Karena mereka itu sebagian akan pensiun. Paling tidak ada yang pensiun tahun ini ada yang pensiun tahun 2021 sampai 2024," kata Syafruddin, Selasa (27/08).

Tetapi PNS yang dihubungi BBC Indonesia menyatakan khawatir. Salah seorang di antaranya termasuk Dian, PNS yang sudah bekerja lima tahun di salah satu kementerian.

"Nanti ada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tapi nggak tahu di sana seperti apa, itu saja yang kita jadi pikiran," kata Dian, ibu dua anak, kepada BBC Indonesia.

Anak Dian yang tertua masih duduk di sekolah dasar, dan yang paling kecil berusia 1,5 tahun. Ia berharap kualitas pendidikan di Kaltim bisa setara dengan di Jakarta.

"Sementara di sini misalnya, sudah bagus pendidikannya. Nah, di sana seperti apa, apakah bisa sama bagusnya, atau lebih bagus," tambah Dian.

Kekhawatiran serupa dihadapi Hafiz, PNS di salah satu kementerian sekaligus orang asli Jakarta yang memiliki anak yang masih di sekolah dasar.

"Kalau untuk pendidikannya itu harus dipastikan juga, kalau di Jakarta kan sudah bagus," katanya.

Sementara PNS lain, Hanna, juga menyoroti terbatasnya fasilitas, terutama hiburan.

"Lebih ke mental, menguatkan diri kalau tinggal di tempat baru yang fasilitasnya tidak selengkap di Jakarta. Kalau di Jakarta kita punya, punya hiburan, olahraga, konser, hiburan apa pun mudah didapat. Kalau tinggal di situ pasti minimal fasilitas dan infrastruktur," kata Hanna.

"Belum pernah ke sana. Tapi berharap layak untuk ditinggali," tambahnya.

Berbeda dengan Rizki Amelia, CPNS di Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Amelia justru mendapat sokongan suami tinggal di Kaltim, ketika negara mengharuskan ia bekerja di sana.

"Dari suami mendukung. Nggak ada masalah. Dia nanti cari kerja (di Kaltim), biar nggak LDR (Long Distance Relationship)," kata Amel-panggilan akrab Rizki Amelia, melalui sambungan telepon, Selasa (27/08).

Tapi yang berat, kata Amel adalah meninggalkan orang tuanya di Jakarta.

"Karena memang orang tua asli Jakarta, dan awalnya berharap memilih di kementerian itu, adalah karena nanti diletakkan di pusat kota," katanya.

Sebelumnya survei Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan 94,7% PNS menolak untuk dipindahkan ke ibu kota baru di Kaltim.

Survei yang dilakukan 7 - 20 Agustus lalu menyebutkan PNS khawatir dengan fasilitas kesehatan dan pendidikan anak kurang berkualitas, serta biaya hidup tinggi.

"Hasilnya sebanyak 94,7% ASN (Aparatur Sipil Negara) menolak ibu kota dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Kalimantan. Sebanyak 3,9% setuju, sisanya abstain," kata Direktur Eksekutif Harly Prasetyo dalam keterangan kepada media.

Selain itu, survei yang melibatkan 1.225 responden PNS ini juga mencatat jika PNS dipaksa pindah bertugas ke ibu kota baru, maka sebanyak 78,3% akan mengajukan pensiun dini.

Menurut Pengamat Birokrasi dan Kebijakan Publik, Mudiyati Rahmatunnisa pemerintah perlu memastikan fasilitas pendidikan di Kaltim, satu hal yang menjadi perhatian PNS, terutama bagi mereka yang berkeluarga.

"Dan orang tua inginnya menempatkan ke sekolah yang terbaik untuk anak-anak. Kalau ternyata di tempat nanti tidak sebanding, itu yang membuat mereka pikir dua kali. Makanya ada tren ingin pensiun dini," kata Mudiyati melalui sambungan telepon, Selasa (27/08).

Mudiyati juga menilai dengan pemindahan PNS dari Jakarta ke Kaltim tidak akan terlalu mengganggu pelayanan publik karena kementerian yang banyak membidangi pelayanan publik seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan masih tetap di Jakarta.

"Jadi yang dipindah itu yang ada kaitannya dengan perumusan kebijakan saja," katanya.

Terkait fasilitas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengatakan para aparat sipil negara yang ditempatkan akan mendapatkan rumah.

"Kalau fasilitas perumahan sudah disiapkan oleh negara, tidak akan kontrak-kontrak rumah, tidak akan beli-beli rumah seperti sekarang," katanya.

Syafruddin mengungkapkan dengan konsep green city dan smart city di ibu kota baru, nantinya PNS akan tinggal tidak jauh dari kantornya. Transportasi lebih didominasi berjalan kaki atau bersepeda.

"Paling tidak transportasi tidak akan kita pakai, gaji akan utuh, tunjangan akan utuh untuk transportasi. Anak-anak ke sekolah tidak perlu diantar jemput pakai mobil, atau ojek online," tambah Syafruddin.

Selain itu, apa yang digambarkan Menterin PAN RB di ibu kota baru nanti ketersediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, rekreasi dan transportasi akan lebih andal.

"Justru di sana bisa lebih efisien, kalau ASN dan aparat pindah ke sana, akan efisien," katanya.

BKKBN ingin pindah pertama ke Kaltim

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajukan diri menjadi yang pertama pindah ke lokasi ibu kota negara baru.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan, lembaganya bisa mengawali analisa pola migrasi baru kependudukan di Indonesia melalui pemindahan ibu kota ini.

"Kalau seandainya kita geser ke Kaltim, pasti pola migrasi penduduk berubah, kalau pola migrasi penduduk berubah saya yakin pemerataan bonus demografinya akan lebih cepat, sehingga kesejahteraan akan lebih cepat, dari sisi kajian dan kependudukan seperti itu," kata Hasto kepada BBC Indonesia, Selasa (27/08).

Hasto melihat selama ini usia penduduk produktif tidak merata di Indonesia, dan hanya berpusat di Pulau Jawa. Jika ibu kota baru pindah ke Kaltim, maka penyebaran penduduk akan bergeser ke Indonesia bagian timur.

"Ketika banyak angka usia kerja ke sana maka akhirnya terjadi beban keluarga itu turun karena yang produktif lebih banyak dari yang tidak produktif," katanya.

Selain itu, BKKBN bisa setiap saat pindah ke Kaltim, karena jumlah pegawai di Jakarta tidak sebanyak yang tersebar di daerah.

Saat ini jumlah PNS BKKBN sebanyak 18.000 tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Kaltim. Sementara di Jakarta hanya 600 PNS.

"Harapan saya dimulai dari yang mudah itu seperti BKKBN, kan lebih mudah dibandingkan kementerian-kementerian yang gemuk lainnya," jelas Hasto.