Api dalam Sekam Konflik Aceh Singkil

Dia merujuk pada penerapan pendirian ibadah yang pada Qanun Tahun 2016.

"Masak melakukan aturan tidak bisa? Kalau seorang pemimpin tidak mampu melaksanakan aturan yang sudah jelas, apa namanya itu?," ujarnya.

"Persoalan kami di daerah ini menjadi dilematis," imbuh Roesman.

Semestinya pemerintah bisa `lebih tegas`

Ketua FKUB Aceh Singkil, Ramlan, mengatakan banyaknya aliran gereja Kristen di Aceh Singkil, semakin memperumit penyelesaian konflik Aceh Singkil. Untuk menuntaskan persoalan, semestinya pemerintah Aceh Singkil bisa "lebih tegas".

"Dengan sikap tegas, arif, putuskan. Permintaan umat Kristen yang bisa kita penuhi, kita penuhi. Jangan tidak tersentuh sama sekali, itu juga bahaya," ujar Ramlan.

" Walaupun orang itu di sini minoritas, tetap diperhatikan. Karena kalau tidak jadi riak juga, bahaya itu," lanjutnya.

Namun, Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid, justru mengungkapkan rekonsiliasi belum mendapatkan titik terang karena kedua belah pihak belum bersepakat.

"Kita sebagai pemerintah didesak untuk mengambil langkah. Kalau diminta tegas, saya ingin mereka berproses [rekonsiliasi]. Saya kerja pakai aturan kok. Proses apapun dia, ikuti aturannya," tegas Dul.

"Mereka tinggal pilih, mau ikut aturan Menteri, atau ikut aturan Gubernur Aceh. Sedangkan aturan ini harus dilampirkan lagi Qanun Aceh tahun 2014," imbuhnya.

`Politik penyeragaman atas nama mayoritas`

Bagaimanapun, apa yang terjadi di Aceh Singkil, menurut Direktur Eksekutif SETARA Institute Ismail Hasani, menjadi potret buruknya intoleransi di Indonesia di tengah menjamurnya "konservatisme yang terobsesi melakukan politik penyeragaman atas nama mayoritas".

"Mereka kemudian menegasikan atau tidak mentolerir kelompok-kelompok yang lain," tuturnya.

Aksi ini, menurut Ismail, semakin ekspresif karena kemudian identitas yang dipersoalkan adalah agama yang berbeda dengan agama arus utama di Aceh, khususnya Aceh Singkil.

Itu yang kemudian mendorong pihak-pihak di Aceh tidak bersepakat dengan pendirian atau keberadaan sejumlah gereja di Aceh Singkil.

Padahal, menurut Ismail, tempat ibadah merupakan bagian inheren dari kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Rekonsiliasi konflik yang dibiarkan "tanpa upaya", baginya, "hanya akan menjadi api dalam sekam yang kapan pun akan berpotensi mengemuka."