Anies Bilang Proyek Normalisasi Sungai Program Menteri PUPR

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) bersama Gubernur Banten Wahidin Halim (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) mengikuti rapat pencegahan dan penanganan dampak banjir yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

VIVA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak berkomentar banyak tentang proyek normalisasi atau naturalisasi sungai di wilayah ibu kota dan sekitarnya, sebagaimana dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama enam kepala daerah.

Anies memang sempat mewacanakan program naturalisasi, yaitu mengembalikan fungsi awal sungai secara alamiah, tidak dengan dibeton. Namun, Anies belakangan menyebut bahwa gagasan itu adalah program jangka panjang, bukan program untuk penanggulangan banjir seperti yang terjadi sekarang.

"Nanti, itu jangka panjang. Jadi, sekarang jangka pendek, penanganan kepada korban, dan tadi pagi saya dengan menteri PUPR bahas ini juga. Memang pada akhirnya kita harus duduk sama-sama supaya komprehensif dari hulu sampai hilir," kata Anies usai rapat koordinasi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 8 Januari 2019.

Penanganan aliran air ke arah Jakarta melalui sungai-sungai yang ada, katanya, tidak bisa hanya dikerjakan di hilir. Namun ia menilai, masalah itu hanya karena laku diperbincangkan di media.

Anies juga mengatakan bahwa program normalisasi sungai bukan menjadi kewenangan pemerintahannya, melainkan tugas pemerintah pusat. Karena itu lah dia berterus terang tidak dapat memprediksi kapan rampung.

"Tanya sama Pak Menteri [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] Itu programnya, program Pak Menteri," jawab Anies ketika disinggung waktu penyelesaian normalisasi sungai.