Mantan Menteri Mari Pangestu jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia
- Istimewa
VIVA – Mantan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mari Pangestu, direkrut Bank Dunia menjadi Direktur Pelaksana untuk Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan. Mari Pangestu akan mulai bertugas pada 1 Maret 2020.
Demikian ungkap Presiden Grup Bank Dunia, David Malpass, dalam pengumuman di laman resminya, Kamis 9 Januari 2020. “Ibu Pangestu bergabung ke Bank Dunia dengan keahliannya yang luar biasa soal kebijakan dan manajemen. Beliau sebelumnya bertugas sebagai Menteri Perdagangan Indonesia selama 2004-2011 dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia selama 2011-Oktober 2014,” ungkap Bank Dunia.
“Pengalamannnya sebagai menteri senior, kredensial beliau sebagai ekonom dan peneliti yang telah diakui dunia, serta pengalamannya dalam kepemimpinan dan keterlibatan di forum-forum internasional kunci atas isu-isu pembangunan yang penting akan membawa manfaat besar bagi tugas-tugas kami di Grup Bank Dunia dalam mendukung pertumbuhan berbasis menyeluruh dan pengurangan kemiskinan,” kata Malpass.
Mari Pangestu sendiri merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan Bank Dunia. “Sangat terhormat untuk bergabung dalam Bank Dunia dalam misi pembangunan vitalnya. Saya menanti peluang untuk bekerja dengan tim yang kuat atas tantangan yang mendesak di kalangan anggota Bank Dunia,” ungkap Marie.
Tak lagi menjadi menteri, Mari Pangestu kini berstatus akademisi di beberapa universitas mancanegara. Dia merupakan Senior Fellow di Columbia School of International and Public Affairs, Profesor Ekonomi Internasional di Universitas Indonesia, Profesor di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Australian National University, dan Anggota Indonesia Bureau of Economic Research (IBER), serta aktif pula di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.
Dalam tugasnya nanti, Mari Pangestu akan berperan memimpin dan mengawasi program kerja Global Practice Groups Bank Dunia. Dia juga akan terlibat dalam penelitian dan grup data Bank Dunia serta hubungan eksternal lembaga internasional tersebut.