Muncul Barisan Baru Kemiskinan di RI, Bappenas Siapkan Relaksasi PSBB

VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa menyatakan bahwa pemerintah saat ini memang tengah membahas rencana relaksasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dia mengatakan, relaksasi tersebut nantinya akan mulai dilaksanakan di daerah-daerah yang peningkatan kasus baru wabah virus corona (Covid-19) mengalami penurunan atau rendah. Jika tidak, maka relaksasi tidak diberlakukan. 

"Relaksasi kita mulai sektor-sektor tertentu secara bertahap, yang penting dilakukan tetap dengan social distancing, gunakan masker dan test covid massal yang berulang kali disampaikan Pak Presiden," kata dia saat Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat, Selasa 12 Mei 2020.

Relaksasi itu, juga dikatakannya harus diiringi dengan langkah-langkah reformasi sosial dan mempercepat pemulihan ekonomi. Percepatan pemulihan ekonomi itu ditegaskannya akan dimulai di sektor-sektor utama yang paling terdampak Covid-19 sehingga banyaknya pengangguran saat ini.

"Ini suara Kadin mencatat sudah sekitar enam juta, Kementerian Ketenagakerjaan catat 1,7 juta yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Bappenas hitung 2-3,7 juta. Bersama dengan itu memunculkan barisan baru kemiskinan ini yang diakibatkan orang kehilangan lapangan kerja," tegas dia.

Karena itu, yang menjadi penting saat ini, ditegaskan Suharso adalah memulihkan iklim investasi terutama untuk sektor padat karya maupun pariwisata karena sektor itu yang mengalami keterpurukan luar biasa akibat covid-19, di samping sektor industri, khususnya industri manufaktur dan perdagangan.

"Kita pulihkan lagi aktivitas substitusi impor, aktivitas ekspor, mempromosikan penggunaan produk dalam negeri. Kami juga usul ada gugus tugas yang mendorong penggunaan produk dalam negeri kemudian investasi," tutur Suharso.