Program BLT Cermin Pemerintah Kalah Hadapi Mafia Minyak Goreng

Bhima melanjutkan, beragam kebijakan di hilir seperti pemberitan BLT --tanpa menuntaskan akar persoalannya-- hanya menunjukkan "kekalahan pemerintah terhadap lobi-lobi konglomerat sawit dan minyak goreng".

Menurut dia, sangat ironis ketika pemerintah tidak memiliki andil dalam tata kelola minyak goreng di saat Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia.

"Pemerintah harus tegas pada perusahaan yang tidak patuh aturan, salah satunya dengan mencabut hak guna usahanya. Perusahaan minyak goreng ini pemain besarnya terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit, jadi harus ada sanksi yang keras," kata Bhima.

BBC News Indonesia telah menghubungi Ketua Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika, serta Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan terkait hal ini. Tetapi keduanya tidak merespons sampai berita ini ditulis.

[removed]!function(s,e,n,c,r){if(r=s._ns_bbcws=s._ns_bbcws||r,s[r]||(s[r+"_d"]=s[r+"_d"]||[],s[r]=function(){s[r+"_d"].push(arguments)},s[r].sources=[]),c&&s[r].sources.indexOf(c)<0 t=e.createElement(n);t.async t.src=c;var a=e.getElementsByTagName(n)[0];a[removed].insertBefore(t,a),s[r].sources.push(c)}}(window,document,>