Ada Usulan Pelaku Narkoba Direhabilitasi di Rindam, Jokowi Respons Begini

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka
Sumber :
  • VIVA/Farhan Faris

Jakarta  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait penanganan narkoba di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Senin, 11 September 2023.

Menurut dia, rehabilitasi kepada para pelaku perlu dibahas mengingat lembaga pemasyarakatan juga kapasitasnya penuh.

“BNN mencatat penyalahgunaan narkoba sekitar 1,95 persen atau 3,6 juta jiwa. Ini juga menyebabkan over kapasitas di lapas kita,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi.

Photo :
  • VIVA/Anisa Aulia

Kemudian, Jokowi menyebut sempat ada usulan bahwa rehabilitasi kepada pemakai narkoba dilakukan di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam). Makanya, kata dia, hal ini harus dibicarakan terkait anggarannya seperti apa.

“Terkait rehabilitasi kepada pelaku karena di lapas juga penuh, kemarin ada usulan dari Pangdam untuk bisa dilakukan di Rindam setiap Kodam. Mereka punya kapasitas kurang lebih 300, 500-an yang bisa direhabilitasi di situ. Tapi nanti kita bicarakan juga anggarannya seperti apa,” jelas dia.

Di samping itu, Jokowi menekankan pencegahan terutama penyelundupan narkoba harus betul-betul diurut. Misalnya, kata dia, pencegahan harus difokuskan di beberapa provinsi yang tingkat penyalahgunaan narkobanya tinggi.

“Saya ingin memutuskan kita kerjakan tidak semua provinsi dulu, mungkin 5 besar provinsi yang narkobanya paling tinggi atau 10 besar. Ini saya kira agar kita fokus, ingin action jelas, bisa mengurangi secara konkret dan rehabilitasinya juga bisa tertangani secara baik,” jelas dia.

Ilustrasi BNN ringkus bandar narkoba.

Photo :
  • VIVA.co.id/Ifan Gusti

Dalam rapat terbatas ini, hadir Wakil Presiden Ma’ruf Amin; Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung; Menteri Sekretaris Negara, Pratikno; Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Kemudian Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly; Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi.