KPK Klarifikasi Soal Kebocoran Uang Negara Rp7.200 Triliun

Selasa, 17 Juni 2014 - 18:15 WIB

Oleh :

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto

Sumber :

ANTARA/Prasetyo Utomo

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto meluruskan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menyebut potensi kebocoran anggaran versi KPK sebesar Rp7.200 triliun.

Peringati May Day, Buruh di Medan Bawa Kerenda Mayat Simbol Matinya Keadilan

Penyebutan angka tersebut disampaikan Prabowo saat debat capres putaran kedua yang digelar Minggu malam, 15 Juni 2014. Dalam pemaparannya Prabowo menyebut, kebocoran anggaran menurut versi Ketua KPK Abraham Samad sebesar Rp7.200 triliun. Selengkapnya di .

Menurut Bambang, apa yang disampaikan oleh Ketua KPK Abraham Samad dalam rapat kerja nasional (Rakernas) PDI Perjuangan 7 September tahun lalu adalah negara bisa melipatgandakan pendapatan jika potensi kekayaan negara dikelola dengan benar.

"Terus terang saya agak kaget mendengar hal (kebocoran) tersebut. Setelah dicek ternyata itu disampaikan waktu pertemuan di PDIP, tetapi yang dimaksud Pak Ketua (Samad) adalah

potential revenue

," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 17 Juni 2014.

Dia menjelaskan

potential revenue

bisa berasal dari pajak, batu bara, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), nomor pokok wajib pajak (NPWB), serta barang impor dan eksport.

"Jadi jelas yang dimaksud itu bukan kebocoran, kalau kebocoran itu

kan

ada dana terus bocor," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan KPK telah bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk mencegah bocornya penerimaan negara.

Ia mencontohkan, KPK bersama lima departemen telah menyelamatkan potensi penerimaan dari sektor batubara di 33 provinsi. Berdasarkan temuan KPK dari 11 ribu perusahaan batubara hanya 6.000 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

"Selama 10 tahun KPK kerja, kita sudah menyelamatkan keuangan negara hampir Rp260 triliun, dan itu laporannya lengkap, dari pidana berapa, pencegahan berapa," ungkap dia. (ita)