Politisi PDIP: Tak Tepat Jokowi Larang Perempuan Jadi TKI

VIVA.co.id - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sharief Rachmat, mengkritisi rencana kebijakan Presiden Joko Widodo menghentikan penempatan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di luar negeri.

Sikap Jokowi yang menuding perempuan pekerja sebagai biang masalah dan penyebab jatuhnya harga diri bangsa di mata negara lain, juga dinilai memprihatinkan.

"Ada informasi yang diterima oleh Presiden tidak secara utuh. Tidak tepat menyalahkan TKI yang berprofesi sebagai PRT (Pembantu Rumah Tangga) sebagai sumber masalah dan merendahkan harga diri serta martabat bangsa," tulis Ketua Perwakilan Luar Negeri (Perwalu) PDIP di Arab Saudi ini dalam keterangan tertulisnya, Minggu 15 Februari 2015.

Menurut Sharief, kerap timbulnya masalah TKI di sektor PRT, berpengkal dari ketidaktegasan dan ketidak hadiran pemerintah dalam melakukan advokasi terhadap TK. Sharief mencontohkan di Filipina. Di negara yang juga banyak mengutus warganya untuk jadi pekerja di luar negeri tersebut, pekerjanya sangat dihargai dan dihormati.

Sebab, pemerintahnya hadir ditengah-tengah mereka, tanggap dan tidak ada jarak diantara mereka khususnya para perwakilan negara di luar negeri.

"Jadi secara fakta, pemerintah (Indonesia) lah yang bertanggung jawab atas hal ini. Di dalam negeri mereka sulit untuk mencari lapangan pekerjaan. Kalaupun ada, gaji yang didapat sangatlah kecil," kata Sharief.

Sebab itu, ia mengingatkan, bila memang penghentian itu tetap dipaksakan, maka sewajibnya pemerintah juga harus menjamin lapangan kerja bagi para TKI yang akan dipulangkan.

"Elit bangsa ini sangat hebat dalam membuat kebijakan dan peraturan, tetapi tidak diimbangi dengan monitor serta antisipasi, sekaligus bertentangan dengan sikon lapangan,” tutupnya.