Hobi Kritik Pemerintah, Jokowi Tegur Rizal Ramli
Senin, 17 Agustus 2015 - 22:31 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo rupanya telah menegur Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli karena banyak mengkritik kebijakannya. Namun, dia mengkritik kebijakan itu di media masa, padahal dia adalah salah satu menteri Jokowi.
"Presiden waktu itu sudah menegur, menelepon Pak Rizal Ramli waktu itu soal pengadaan pesawat. Itu kan baru LoI, penandatangannya terlalu jauh dan Pihak Garuda sudah menjelaskan itu," kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Agustus 2015.
Baca Juga :
"Presiden waktu itu sudah menegur, menelepon Pak Rizal Ramli waktu itu soal pengadaan pesawat. Itu kan baru LoI, penandatangannya terlalu jauh dan Pihak Garuda sudah menjelaskan itu," kata Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 17 Agustus 2015.
Menurut Teten, tak masalah jika Rizal mengkritik menteri lain namun dia menghendaki jika kritik itu dapat disampaikan secara langsung. Bukan justru diumbar ke media.
"Kan bisa bertemu, kegaduhan seperti itu kurang bagus. Pemerintah sedang bersemangat menarik investasi. Pemerintahan harus solid dan kompak," ujar dia.
Selain itu, seharusnya jika mengkritik kebijakan pemerintah dilakukan di internal. Sebab jika diumbar itu dapat membuat masyarakat bingung.
Sebelumnya, Rizal Ramli mengaku telah mengajukan beberapa usulan kepada kementerian lainnya untuk memperbaiki perekonomian di tanah air saat ini. Bahkan usulan tersebut juga telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Salah satu usul yang disampaikan pembatalan rencana maskapai Garuda Indonesia untuk membeli pesawat baru, khususnya jenis Airbus tipe 350. Sebab, pembelian tersebut hanya akan menambah utang perusahaan pelat merah tersebut sebesar US$44,5 miliar dari China Aviation Bank.
Selain itu, Rizal mengkritik program 35 ribu MW-nya Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tak hanya itu, dia juga akan meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said dan Dewan Energi Nasional (DEN) untuk mengevaluasi target tersebut.