Jokowi Yakin Hari Santri Tidak Timbulkan Sekat Sosial

Presiden Joko Widodo membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Zabur Karuru
VIVA.co.id
- Presiden Joko Widodo resmi mendeklarasikan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Deklarasi berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2015.


Penetapan Hari Santri ini termaktub dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 22 Tahun 2015.


"Saya
nyatakan
secara resmi tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional," ujar Presiden Jokowi. Ribuan jemaah dari pesantren maupun lembaga pendidikan keislaman lainnya menyabut dengan pekikan Salawat Badar.


Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi mengatakan kalau penetapan ini diyakini tidak akan memecah atau membuat sekat di kalangan umat Islam.


"Saya meyakini penetapan Hari Santri tidak akan menimbulkan sekat-sekat sosial antara santri dengan nonsantri. Tapi sebaliknya, akan memperkuat semangat kebangsaan, cinta tanah air, memperkuat tali persaudarana kita," ujar Presiden.


Dia yakin, penetapan Hari Santri Nasional ini justru akan memperkuat jiwa nasionalisme.


Jokowi mengatakan, penetapan Hari Santri ini juga agar semua elemen bangsa mengingat kembali perjuangan-perjuangan jihad kemerdekaan para santri dahulu.


Sebab, perjuangan itu juga untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, melalui resolusi Jihad 22 Oktober 1945, membakar semangat juang di Surabaya hingga melahirkan perjuangan 10 November 1945 yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan.


"Dengan mewarisi semangat ini, para santri masa kini dan yang depan, dapat selalu memperkuat jiwa religius Islam dan juga jiwa nasionalisme kebangsaan," jelas Jokowi.


Sebelumnya, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menolak tanggal 22 ditetapkan sebagai Hari Santri.


Menurut Din, Hari Santri bisa membangun sekat-sekat kalau perjuangan kemerdekaan saat itu hingga lahirnya Resolusi Jihad, hanya untuk kalangan santri saja.

Hadir dalam deklarasi Hari Santri ini, seperti Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketum PBNU KH.Said Aqil Siraj, Ketum PPP Munas Surabaya Romahurmuziy, Menpora Imam Nachrowi, Ketum MUI yang juga Rais Aam PBNU KH.Makruf Amin. Namun dalam deklarasi tersebut tidak terlihat tokoh dari Muhammadiyah. (ase)