Kantor DPRD Gowa Dibakar, Suasana Mencekam

Sejumlah anggota kepolisian melakukan pengamanan saat terjadi bentrok antar warga di Kawasan Balla Lompoa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Senin (12/9/2016).
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

VIVA.co.id – Kericuhan berbuntut pembakaran gedung DPRD Kabupaten Gowa terjadi, Senin, 26 September 2016. Belum ada detail laporan kerusakan, namun asap mengepul dari dalam gedung berlantai dua tersebut.

Tak cuma itu, fasilitas gedung juga terlihat dirusak oleh massa yang diduga dari keturunan kelompok Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan. Suasana pun masih mencekam di lokasi.

Dari pantauan, aksi massa yang terjadi Senin siang ini, digelar oleh kelompok bernama Aliansi Masyarakat Peduli Kerajaan Gowa. Sebelum terjadi kericuhan, massa menyuarakan untuk meminta benda pusaka Kerajaan Gowa yang diambil alih oleh pemerintah daerah dikembalikan ke Balla Lompoa atau Istana Kerajaan Gowa.

Belum ada pernyatan resmi kepolisian terkait insiden ini. Upaya pemadaman dan penanganan para pengunjuk rasa masih terus dilakukan oleh petugas.

Munculnya aksi vandalisme yang dilakukan oleh sekelompok warga ini merupakan buntut dari ditunjuknya Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo sebagai Raja Gowa pada pekan pertama September 2016.

Lewat kebijakannya mendirikan Lembaga Adat Daerah, Adnan Purichta mengambil alih Kerajaan Gowa dan mendaulat dirinya sebagai Raja Gowa. Dasarnya, di Gowa tidak ada lagi penerus kerajaan dan setiap bupati yang ditunjuk di Gowa secara tidak langsung adalah Raja Gowa yang memimpin masyarakat daerah itu.

"Benda pusaka dan adat kerajaan Gowa tidak boleh lagi dikuasai individu. Aset-aset budaya kerajaan Gowa milik daerah," kata Adnan, Kamis, 8 September 2016.

Tak ayal, tindakan bupati tersebut mencoreng hak keturunan raja Gowa di Sulawesi Selatan. Apalagi, pemda setempat juga telah mengambil paksa seluruh pusaka adat untuk dikelola oleh pemerintah.

Andi Maddulisa A Idjo, salah seorang keturunan Raja Gowa memprotes keras keputusan pemerintah membentuk lembaga adat tersebut. Ia menilai apa yang dilakukan pemerintah lewat lembaga adat telah memutus keturunan Raja Gowa.

"Bupati bukan Sombaya (raja). Pembentukan raja baru ini memutus tradisi kerajaan dan keturunan Raja Gowa," katanya.