Ganjar Ingatkan Potensi Konflik dalam Polemik Film G30S PKI

VIVA.co.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berterus terang tak pernah mempermasalahkan film G30S PKI yang kini diputar lagi di sejumlah tempat. Dia justru meminta agar pemutaran film itu tak dikembangkan menjadi kontroversi yang berpotensi menjadi konflik dan memecah-belah bangsa.

"Jangan dikembangkan menjadi kontroversi yang nanti (membuat) saling bertabrakan dan akan memecah-belah bangsa. Bahwa kita anti-PKI, iya, dan itu harus dilawan serta diberantas bareng-bareng, cuma jangan dibentur-benturkan," katanya di Pemalang pada Kamis, 28 September 2017.

Bagi Ganjar, sebuah film tetaplah film, karya sinematografi, yang dapat ditonton untuk kemudian didiskusikan nilai-nilai seninya. Kontroversi sebenarnya hanya masalah teknis: bisa ditonton anak-anak atau tidak. Maka psikolog harus memberikan tanggapan secara rinci untuk diketahui khalayak.

"Kalau anak kecil melihat film itu, apakah ada semacam trauma dari kekerasan; kalau jawabannya tidak, ya, monggo (silakan menonton)," ujarnya.

Sebaliknya, jika ternyata film itu membuat efek-efek psikologis yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan, sebaiknya film G30S PKI tidak ditonton anak-anak. "Ditonton pada umur-umur tertentu, biar tidak jadi kontroversi, " imbuh dia.

Ia menengarai polemik film PKI akan menjadi komoditas politik untuk dikontroversikan. Hal itu yang justru merugikan bangsa dan negara karena perpecahan adalah akibatnya.

Ganjar mengaku diminta pendapat sejumlah orang yang pada pokoknya, kalau boleh menonton film G30S PKI, berarti boleh juga menyaksikan film tragedi 98 tentang kejatuhan Soeharto dan sejumlah pemberontakan di Tanah Air.

Hal-hal yang semacam itulah yang dikhawatirkan Ganjar dapat memicu konflik sosial; kelompok masyarakat dibentur-benturkan sehingga memecah-belah bangsa. Maka dia mewanti-wanti agar tak mengembangkan ihwal film G30S PKI itu menjadi kontroversi.

"Kalau ada gerakan muncul, berantas bareng-bareng. Tapi jangan dikontroversi," ujarnya.

Kelompok radikal

Secara terpisah, pakar terorisme Mohammad Nuruzzaman, menyebut pro dan kontra berkepanjangan seputar pemutaran film G30S PKI dinilai sengaja dimanfaatkan kelompok-kelompok Islam radikal untuk kepentingan politik.

"Isu PKI itu yang menyebut, kan, kelompok-kelompok radikal. Prinsipnya soal tunggang-menunggang, apapun menurut saya isu yang memojokkan pemerintah untuk kepentingan lawan politik," katanya.

Agenda besar kelompok radikal di Indonesia, katanya, untuk mengganti pemerintahan yang sah serta mengganti konsensus nasional para pendiri bangsa. Maka isu PKI menjadi seksi diembuskan untuk diikontroversikan.

Selain itu, Nuruzzaman menganalisis, bagi kelompok-kelompok radikal, isu PKI menjadi sangat seksi karena mereka memiliki kepentingan yang sama terhadap kekuasaan. Lawan politik pemerintah dengan kelompok radikal itu akhirnya berkolaborasi dengan alasan memiliki tujuan yang hampir sejalan.

"Saya yakin tahun 2019, isu PKI lebih parah nanti, karena jadi konsumsi politik," kata Komandan Densus 99 Asmaul Husna Ansor NU itu.