Pergantian Pengurus DPW PKS, Bagian Konflik Anis VS Sohibul?

VIVA –  Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai menaruh sikap curiga atas terus berlangsungnya gelombang penggantian pimpinan kepengurusan wilayah di parpol dengan landasan Islam itu. Pergantian mendadak dan sepihak bukan tradisi PKS.

Menurut anggota DPR dari fraksi PKS, Mahfudz Siddiq, gelombang penggantian di bawah kepemimpinan Presiden Mohamad Sohibul Iman merupakan hal yang pertama kali terjadi sejak PKS berdiri pada 1999.

"Itu bukan tradisi organisasi di PKS, pergantian mendadak dan sepihak, tanpa alasan dan prosedur yang jelas seperti diatur AD/ART," ujar Mahfudz di Jakarta, Minggu, 8 April 2018.

Mahfudz menyampaikan, di internal PKS, santer beredar kabar bahwa Sohibul membersihkan PKS dari loyalis Anis Matta, Presiden PKS periode 2013 - 2015. Anggota DPR yang sebelumnya merupakan kader PKS, Fahri Hamzah, juga sempat menyampaikan hal serupa. 

Mahfudz mewanti-wanti gugatan secara hukum dapat dilayangkan oleh pengurus yang merasa dizalimi DPP. Pasalnya, pemecatan sepihak merupakan bentuk kesewenang-wenangan DPP yang tidak mengacu kepada AD/ART.

"Kalau ada pihak yang merasa dizalimi lalu menggugat secara hukum, itu bagian dari hak warga negara. Partai pun secara organisasi tunduk pada hukum negara," ujar Mahfuz.

Sejumlah pimpinan pengurus wilayah yang dipecat sepihak DPP adalah Ketua DPW PKS Sumatera Selatan Ezra Saladin, dan Ketua DPW PKS Jawa Tengah Kamal Fauzi. Saat ini, Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah, Aus Hidayat Nur juga disebut-sebut akan segera dipecat setelah dilayangkannya surat undangan penyerahan SK Kepengurusan baru dari DPP.