Suharto Dibenci, Suharto Dirindukan

Tentu saja, Savic juga mengaku memendam rasa kecewa setelah dua puluh tahun reformasi. Dia dan teman-temannya dulu memimpikan setelah Suharto turun dari kursi presiden, itu bisa menjadi gerbang "tegasknya masyarakat yang adil, makmur dan beradab."

"Ini yang belum terwujud," kata Savic dengan intonasi pelan. Tetapi, sambungnya cepat-cepat, Indonesia sata ini jauh lebih beradab jika dibandingkan jaman Orba.

Eko Soetikno, 77 tahun, eks tapol 1965 yang pernah dibuang ke Pulau Buru, menunjukkan fotonya dan rekan-rekannya sesama eks tapol yang tak pernah diadili. - Getty Images/Ulet Ifansasti

"Karena ada koridor hukum yang membatasi aparat negara. Kita juga lebih adil dibanding Orba. Karena di jaman itu, kalau ambil tanah, diambil saja dan rakyat diusir begitu saja."

"Sekarang, kalau ada pembebasan lahan, warega bisa negosiasi," tandasnya. Meskipun dia mengakui bahwa hukum belum bisa menjangkau para pihak yang memiliki kekuasaan lebih.

Savic juga mengakui saat ini ada masalah yang disebutnya "agak menganggu" adalah muncul dan menguatnya kelompok intoleran terhadap kelompok-kelompok minoritas.

"Yang ini di jaman Orba tidak terjadi, karena negaranya sangat kuat dan otoriter. SARA sedikit ditangkap. Sekarang orang SARA di mana-mana."

Melihat kondisi seperti itu, pria yang memiliki latar organisasi Nahdlatul Ulama (NU) memilih tidak berpangku tangan. Bersama rekan-rekannya, dia terus mengkampanyekan nilai-nilai Islam moderat untuk menangkis penyebaran nilai-nilai anti toleran dan kekerasan.

`Kejahatan terbesar Suharto: Tragedi 1965`

Dua puluh tahun setelah Suharto dipaksa turun dari kursi kekuasaan, Bedjo Untung, kini berusia 70 tahun, terus bersuara lantang menuntut agar pemerintah menuntaskan tragedi 1965.

Bersama Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966, Bedjo Untung - yang dihukum penjara selama sembilan tahun, plus siksaan, tanpa melalui proses peradilan oleh Rezim Orde Baru - berkampanye terus-menerus agar tragedi itu diselesaikan melalui proses hukum.

Tuntutan agar pemerintah mengungkap kasus pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh simpatisan atau anggota PKI telah disuarakan secara terbuka sejak berakhirnya rezim Orde Baru pada 1998. - AFP

Namun usahanya itu belum juga membuahkan hasil. Walaupun sudah menjadi sudah agenda reformasi, tuntutan peradilan HAM atas tragedi itu hilang disapu waktu, sementara penyelesaian secara rekonsiliasi tak juga menemukan bentuknya.