Hasto: Meski Dukung Jokowi, Tak Berarti Kepala Daerah Kebal Hukum

VIVA –  Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto mengingatkan, meski para kepala daerah mendukung Jokowi-Ma'ruf sebagai pasangan capres-cawapres dalam Pemilu 2019 mendatang, bukan berarti mereka kebal hukum.

"Dukungan kepada Pak Jokowi, bukan berarti garansi, kemudian jadi kebal hukum," kata Hasto di posko Cemara, Jakarta, Senin 19 November 2018.

Hasto menegaskan, Jokowi tidak akan megintervensi proses hukum. Apalagi, proses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau kita lihat, Presiden juga tidak punya kewenangan untuk campur tangan terhadap kasus hukum. Apa yang dilakukan KPK, itu bersifat independen, bersifat merdeka," ujarnya.

Hasto mengungkapkan, KPK selama ini melakukan penangkapan tanpa tebang pilih. KPK juga menangkap kepala daerah yang tidak mendukung Jokowi.

"Dan, kalau kita lihat konfigurasinya, ya enggak hanya pendukung Pak Jokowi. Semuanya sama. Mereka melihat, siapa yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan kapital, termasuk melakukan gratifikasi, itu lah yang terkena oleh KPK," paparnya.

Hasto mengungkapkan, PDIP mendukung semua penegakan hukum yang dilakukan KPK. Karena, dukungan Jokowi-Ma'ruf harus diberikan atas dasar kesadaran. 

"Dukungan untuk Pak Jokowi harus diberikan atas sebuah kesadaran atas kinerja dan prestasi, bukan sebagai perlindungan untuk memberikan kekebalan hukum," ungkapnya.

Lanjutnya, dukungan kepada Jokowi karena prestasi, rekam jejak, program program yang memang dirasakan oleh masyarakat bawah. "Juga membangun visi Indonesia ke depan. Dengan demikian, itu sebuah persepsi yang salah," katanya. (asp)