Tax Amnesty Jokowi Dianggap Tak Optimal Kurangi Pengemplang Pajak

VIVA – Program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo dikritik oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, program tersebut hingga saat ini belum berjalan optimal.

Mardani mengatakan hal tersebut bukan tanpa dasar. Dia mengatakan, sampai saat ini program tax amnesty sama sekali tak meningkatkan rasio jumlah pajak.

"Kalau secara simpel dikatakan tax amensty itu bukan langkah yang sistematis dan berkelanjutan, lebih kepada tutup lubang gali lubang, karena terbukti sesudah tax amnesty, database kita tidak meningkat. Setelah tax amnesty rasio pajak kita tetap," kata Mardani, di Media Center Prabowo-Sandi, Jumat petang, 25 Januari 2019.

Tax amnesty menurut Mardani, justru memberikan edukasi yang buruk kepada publik. Sebab tax amnesty ini dapat menimbulkan kecemburuan bagi masyarakat yang taat terhadap pajak.

"Justru tax amnesty ini dalam beberapa hal memberikan edukasi publik yang buruk," ujarnya.

Hal ini, kata Mardani, tidak sesuai dengan keinginan reformasi pajak yang dicita-citakan oleh Prabowo-Sandi. "Menurut saya apa yang dilakukan dengan tax amnesty kemarin kita bisa lihat, apa kelanjutannya? TIdak kelihatan, sehingga ini bukan jenis reformasi perpajakan yang kita inginkan," ucapnya.

Diutarakannya, Prabowo-Sandi, akan menyiapkan reformasi perpajakan mulai dari mengedukasi publik tentang pentingnya pajak, menyiapkan perangkat institusi pajak yang kredibel dan kuat, menyiapkan SDM perpajakan yang kuat dan memudahkan orang untuk bayar pajak.

"Insya Allah reformasi perpajakan Prabowo-Sandiaga mewujudkan Indonesia menang menuju adil dan makmur," ujarnya.