PPP Sindir Gerindra: Kalau di Pemerintahan Jangan Berperilaku Oposisi

VIVA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak mempersoalkan jika memang kader Gerindra akhirnya resmi masuk kabinet Jokowi-Maruf Amin. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengingatkan agar Gerindra nanti jangan berperilaku seperti oposisi bila benar bergabung di pemerintahan.

"Kenapa harus dipermasalahkan, PPP itu hanya memberikan under line saja. Bahwa kalau masuk pemerintahan jangan berperilaku sebagai oposisi itu aja," kata Arsul di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Oktober 2019.

Arsul menekankan hal ini agar Gerindra mempunyai komitmen mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga lima tahun kedepan. Ia menyindir Gerindra jangan hanya mau kursi menteri tapi seolah-olah menyerang dari dalam pemerintahan.

"Jangan kursinya mau, yang enggak enak, enggak mau. Seolah-olah bukan bagian dari koalisi, itu aja," ujarnya.

Terkait kemungkinan kabinet Jokowi-Ma'ruf akan gemuk karena merangkul partai oposisi seperti Gerindra, Demokrat, ia menjawab diplomatis.

"Kalau permasalahan itu kan sistem kita itu memberikan hak prerogatif kepada presiden. Kalau hak prerogatif sistem ketatanegaraan kita ada di tangan presiden masa partai politik mempermasalahkannya. Tidak seperti itu," ujarnya.

Namun, Arsul tak menampik dalam politik bahwa mengusung di pemilu itu ada reward-nya. Meski demikian, Arsul meminta agar wacana kabinet gemuk Jokowi tak perlu dibesar-besarkan.

"Itu kan baru spekulasi apakah akan seperti itu,kan belum bisa juga kemudian kita tentukan. Hal yang belum terjadi kan belum bisa kita komentari," tutur Arsul.

Isu Gerindra masuk kabinet mencuat kembali pasca pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo. Usai Jokowi, Prabowo kembali melakukan safari politik menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh pada Minggu, 13 Oktober 2019. Lalu, esok Senin, Prabowo menemui Ketum PKB Muhaimin Iskandar.

Kemudian, pada Selasa, 15 Oktober 2019, giliran Ketum Golkar Airlangga Hartarto yang ditemui Prabowo.