KNPI Dukung Jokowi Bubarkan Lembaga Negara yang Tak Efektif
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVAanews - Presiden Jokowi melontarkan ancaman mengenai reshuffle atau perombakan kabinet di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, baru-baru ini. Jokowi mengaku akan mengambil langkah extra ordinary untuk mencegah krisis ekonomi yang semakin meluas di tengah pandemi salah satunya membubarkan lembaga negara untuk mencegah krisis di Tanah Air.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, mendukung pernyataan Jokowi untuk membubarkan lembaga negara yang dinilai hanya memboroskan keuangan negara.
"Pemerintah membentuk sejumlah lembaga negara baru yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu memperkuat kontrol publik terhadap lembaga negara yang lebih dulu ada," kata Haris kepada wartawan, Senin 29 Juni 2020.
Namun, seiring perjalanan, Haris mengatakan ada lembaga negara yang tidak berjalan, tidak efektif dan efisien. Banyak persoalan yang membuat lembaga negara ini tidak bekerja secara optimal. Menurut Haris, salah satu lembaga negara yang menjadi sorotannya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Sejak dibentuknya OJK pada 2011, tugas BI sebagai bank sentral tidak lagi mencakup tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. OJK juga mengambil alih kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hal ini membuat lemahnya pengawasan lembaga jasa keuangan di Indonesia," katanya.
Akibat lemahnya pengawasan tersebut, lanjut Haris, ditetapkannya Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II A Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Fakhri Hilmi menjadi tersangka baru dalam kasus Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung. KNPI pun meminta Jokowi untuk membubarkan OJK karena sudah terlalu banyak lembaga yang mengatur tentang keuangan di Indonesia.
"Jadi sebaiknya lembaga ini dibubarkan saja karena fungsinya tumpang tindih dengan lembaga sebelumnya, apalagi OJK adalah lembaga ad hoc yang sewaktu-waktu bisa dibubarkan kapan saja," katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga mendukung penuh Jokowi untuk mengevaluasi sejumlah menteri yang dinilai tidak bekerja secara profesional.
"KNPI mendukung penuh langkah Presiden Jokowi memberikan peringatan keras kepada menterinya yang bekerja tidak becus. Hal ini untuk melecut para menteri agar bekerja lebih keras di tengah pandemi. Kalau dievaluasi belum ada perubahan, Jokowi harus segera melakukan pergantian kabinet secepatnya," kata Haris.