Priyo-Golkar: Tak Akan Ada Reshuffle

VIVAnews - Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso pernah menyatakan menteri-menteri yang memperoleh rapor merah seharusnya di-reshuffle. Namun, kini ia merasa bahwa Presiden tidak akan melakukan pergeseran kursi kabinet sekalipun ada laporan menteri dengan rapor merah yang dikeluarkan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

"Feeling kami, SBY belum akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat," ujar Priyo di Jakarta. Ia menambahkan, sebagai unit kerja presiden, hasil evaluasi kinerja kabinet yang dilakukan oleh UKP4 memang bisa saja digunakan Presiden sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kabinet.

Tapi, kata Priyo, evaluasi kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden, apakah bentuknya teguran, arahan, atau reshuffle. "Jadi, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa merombak kabinet adalah hak prerogratif Presiden," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu, Rabu, 14 Juli 2010.

Bagaimanapun, Priyo mempertanyakan kredibilitas dan tolak ukur yang digunakan UKP4 dalam menilai masing-masing kementerian. "Kenapa kementerian yang menurut beberapa kalangan underperformed (kinerjanya di bawah rata-rata), justru tidak memperoleh rapor merah," kata Priyo.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Golkar sama sekali tidak membahas soal reshuffle dalam rapat tingkat fraksi semalam. "Tidak ada bahasan soal reshuffle, hanya soal legislasi dan cara menjaga hubungan baik antarfraksi guna menyukseskan pemerintahan," kata Idrus.

"Golkar belum ada rencana untuk merombak kabinet. Golkar hanya ingin pembangunan berjalan baik," kata Idrus.

Mengenai wacana reshuffle untuk menteri yang rapornya merah, yang pernah digulirkan Priyo, Idrus menekankan bahwa itu hanyalah pendapat pribadi. (kd)