Bappenas: "Dana Aspirasi" Sudah Dari Dulu

VIVAnews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyerahkan semua soal keputusan dana aspirasi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persoalan dana itu bisa diserap atau tidak, kebijakan yang tengah disusun ini menjadi persoalan lain.

Deputi Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Max Pohan mengatakan bahwa pada dasarnya setiap usulan program dan perencanaan pembangunan di daerah mengacu usulan dari musyawarah perencanaan pengembangan pembangunan daerah dan nasional.

"Sesuai atau tidak sesuai dana itu, dana memang tergantung aspirasi di daerah," kata Max Pohan di Bappenas, Selasa 19 Juli 2010.

Persoalan pemerintah dianggap gagal membangun beberapa kawasan di daerah, Pohan menyatakan program-program pembangunan itu telah melalui jalur sesuai perundang-undangan. "Kalau memang dianggap gagal, kami terima itu sebagai kritikan," katanya.

Bappenas berpatokan selama program yang ada telah melalui jalur, pemerintah telah memiliki target-target dalam perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan panjang. "Jadi pengambilan keputusan dana aspirasi itu di level politik. Mau dibagi rata atau bagaimana, Keputusan Presiden dan Dewan harus dihormati semua," kata dia.

Lalu bagaimana tentang kemampuan daerah untuk menyerap dana aspirasi ini? Pemerintah pusat menyerahkan kebijakan ini pada sistem yang ada. "Selama absorbsinya melalui sistem, kapasitasnya tergantung daerah itu," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman menyatakan anggota DPD sah secara hukum untuk mengusung dana aspirasi yang disebut Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah (P4D). Kesepakatan itu terjalin dalam rapat paripurna DPD pada Selasa 13 Juli 2010 ini.

Format Dana Aspirasi ini, menurut Ketua Komite IV DPD Jhon Pieris, mencomot 30 persen Dana Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Sebagai simpul negosiasi aspirasi atau on call post yang setiap saat bisa diambil untuk kebutuhan daerah," kata Jhon di gedung DPD, Jakarta, Selasa 29 Juni 2010. (hs)