Ruang Rapat Banggar DPR Dibongkar

VIVAnews - Ketua Badan Kehormatan DPR, M Prakoso, mengatakan, sejumlah perabotan yang ada di ruang rapat Badan Anggaran DPR akan dibongkar dan dikembalikan ke toko.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan BK DPR terkait renovasi ruang Banggar yang dinilai berlebihan karena menelan biaya sampai Rp20 miliar.
"Kami melihat ada masalah, kami kembalikan tidak ada masalah. Kami kembalikan," kata Prakoso, Selasa 31 Januari 2012.

Secara bertahap, dimulai hari ini, perabotan yang dinilai bermasalah akan dikeluarkan, terutama kursi buatan Jerman yang harga per unitnya mencapai Rp24 juta. Proses pembongkaran ini, imbuhnya, sudah tidak ada masalah sehingga bisa segera dilaksanakan.

Selain kursi, imbuhnya, DPR juga akan mengembalikan sound system. Sementara karpet dan video wall tetap terpasang. "Karpet sudah terpasang, kami biarkan. Video wall ada tiga.  Kalau kami ganti juga tidak banyak, jadi tidak bagus."

Sebagai pengganti fasilitas yang dikembalikan, DPR berjanji akan menggunakan produk lokal yang dipilih karena kualitas tinggi tapi harga rendah. "Ada dua kata yang tidak boleh yaitu tidak boleh mewah dan tidak boleh impor," kata dia.

Sebelumnya, BK DPR sudah memeriksa para pihak yang terlibat dalam proyek renovasi ruang Banggar ini, termasuk konsultan proyek. BK DPR menemukan pihak yang harus bertanggung jawab dalam proyek yang menelan Rp 20 miliar itu adalah pejabat pembuat komitmen. "Iya Kepala Biro," ujar M. Prakosa.

Pejabat pembuat komitmen yang dimaksud adalah Kepala Biro Pemeliharaan Pembangunan dan Instalasi DPR, Soemirat. Menurut Prakosa, pejabat pembuat komitmen bertanggung jawab terkait semua aspek dalam proyek ruang rapat Banggar.

"Tentunya yang bertanggung jawab terkait apapun, mengenai dana, speksifikasi, perencanaan anggaran, perencanaan desain ruangan itu semua tanggung jawab pejabat pembuat komitmen," tegasnya. Terkait dengan peran konsultan, kata Prakosa, juga tidak terlepas dari tanggung jawab pembuat komitmen.