Adian-PDIP: Ada yang Mau Interpelasi, Rakyat Tidak Bodoh

VIVA.co.id - Fraksi PDI Perjuangan menegaskan kembali dukungannya terhadap Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal ini disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu dalam keterangan pers yang diterima VIVA.co.id.

Menurut Adian, sampai saat ini fraksi PDIP tidak pernah membicarakan mengenai hak angket atau interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo.

"Dengan tidak membuka peluang bagi hak angket maupun interpelasi, maka otomatis sikap itu menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap mendukung pemerintahan Jokowi," ujar Adian.

Mantan aktivis 98 itu menyatakan bahwa dalam dinamika politik selalu ada perbedaan pandangan dan sikap. Termasuk di internal partai. Namun, sebagai kader partai, Adian menghormati sikap politik partai manapun yang bisa saja mewacanakan hak angket maupun interpelasi.

"Rakyat tidak bodoh. Rakyat berpikir dan mencermati dengan cermat. Rakyat sanggup membedakan apakah hak angket maupun interpelasi dilakukan untuk kepentingan rakyat dan negara atau hanya untuk melampiaskan dendam dari kekalahan politik maupun ambisi politik beberapa orang," tuturnya.

Dalam dinamika politik saat ini, menurut Adian, setiap partai politik sedang diuji langsung oleh rakyat melalui beragam media. Keraguan, ketidakpercayaan, kemarahan terhadap sikap politik dari partai politik, menurut Adian, disampaikan langsung oleh rakyat dengan berbagai cara dan ungkapan yang berbeda-beda.

Dari proses politik yang berlangsung beberapa waktu lalu, menurut Adian, PDIP sudah membuktikan posisinya sebagai partai politik. Walaupun Jokowi menjadi calon presiden karena rekomendasi DPP PDIP, tetapi bukan berarti PDIP kehilangan kekritisannya dalam mengoreksi langkah Presiden.

"Sudah terbukti, jika ada sikap politik yang berbeda, maka PDIP tidak ragu untuk berbeda dengan Presiden. Karena bagi PDIP, dalam konteks berbangsa dan bernegara, konstitusi dan rakyat di atas segalanya, termasuk menghargai hak prerogatif Presiden tentunya," kata Adian.

Menyoal banyaknya pernyataan kritis dari para kader PDIP, menurut Adian, itu bukan sikap resmi maupun perintah partai. Melainkan pandangan perorangan yang memiliki hak untuk menyampaikan pandangan.

Penggunaan hak interpelasi DPR mengemuka lantaran Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sejumlah anggota Dewan berniat meminta penjelasan pada Jokowi, sebab pengajuan Budi sebagai kapolri sudah disetujui oleh DPR.

Baca juga: