Tak Ada Konflik Partai akibat Keputusan Menteri di Era SBY
Selasa, 31 Maret 2015 - 16:24 WIB
Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Djan Faridz, berpendapat bahwa kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, telah mengacaukan tatanan demokrasi di Indonesia.
Menurut Djan, kebijakan Menteri yang mendahului keputusan hukum pengadilan atas sengketa dua kubu di Partai Golkar dan PPP telah mengakibatkan konflik kian tak terdamaikan. Peristiwa termutakhir, yakni perebutan paksa kantor Fraksi Partai Golkar DPR RI oleh kubu Agung Laksono sebagai akibat keputusan Menkumham.
Baca Juga :
“Baru lima bulan (menjabat) yang namanya Menkumhan ini berhasil memorak-porandakan demokrasi di Indonesia,” katanya.
Djan berpendapat, kebijakan kontroversial Menkumham telah menimbulkan persepsi publik seolah tak ada hukum di Indonesia. Sebab keputusan Menkumham lebih ditaati ketimbang majelis hakim Pengadilan. Kebijakan politik Menkumham mendahului keputusan Pengadilan yang masih berproses mengadili sengketa dua kubu Partai Golkar dan PPP.
Sintya Rei/Hardat Suhandi
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]