Mantan Aktivis Ragukan Aksi Mahasiswa Mampu Gulingkan Jokowi

Adian Napitupulu
Sumber :
  • Antara/ Reno Esnir
VIVA.co.id - Mantan aktivis mahasiswa gerakan 98, Adian Napitupulu, meragukan kekuatan aksi massa yang digadang pada 20 Mei 2015. Aksi itu dinilai bermuatan politis dan tak memiliki kemampuan untuk menggulingkan Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Adian ini menjawab kabar akan adanya aksi massa yang berujung pada pelengseran Presiden, seperti aksi Mei 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto.

Menurut Adian, saat ini banyak kelompok yang mencoba melakukan psywar
politik dengan menghembuskan 20 Mei nanti akan ada aksi besar-besaran untuk jatuhkan Presiden.


Adian, yang kini duduk sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari Fraksi PDI Perjuangan, mengatakan setiap saat gerakan mahasiswa punya momentum aksi.


Seperti 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, 9 Desember hari anti korupsi, 10 Desember peringatan hari HAM.


"Mengetahui hal itu, para pelaku politik di luar maupun lingkaran dalam istana berusaha gunakan aksi rutin ini untuk dapatkan keuntungan politik ataupun ekonomi. Trik negosiasi tekan menekan biaya murah dengan memplesetkan isu dari aksi rutin mahasiswa," katanya, Senin 18 Mei 2015.


Dia mengatakan, baru aksi mahasiswa 98 yang mampu menjatuhkan rezim. Setelah itu, sepenuhnya hanya digunakan untuk kepentingan politik saja.


Hingga sekarang, katanya, aksi mahasiswa cenderung bereaksi pada persoalan politik tapi bukan untuk rakyat. Melainkan, untuk kepentingan politik tertentu.


"Dalam banyak momentum aksi mahasiswa hanya dipakai oleh para politisi untuk memanaskan situasi dan menciptakan legitimasi menuju pergantian Presiden, tapi
ending
-nya diambil alih para pelaku politik bukan oleh gerakan mahasiswa," katanya.


Perihal itu, Adian mencontohkan kasus 1966, dimana aksi mahasiswa itu mampu mendorong lengsernya Soekarno. "Lalu
ending
-nya diambil alih oleh militer (Soeharto)," kata Adian.


Begitu juga aksi mahasiswa pada tahun 2001. Dia menilai, aksi itu hanya dipakai untuk meniupkan isu korupsi yang menghangat saat itu.


"Tapi kemudian
ending
-nya digeser menjadi konflik Gus Dur (Presiden KH Abdurahman Wahid) dengan Polri lalu digoreng oleh DPR bukan oleh gerakan mahasiswa," jelasnya.


Dua gerakan mahasiswa itu, baik 1966 dan 2001, menurut Adian berhenti setelah sebagian mahasiswa masuk ke dalam lingkaran kekuasaan.


"Membangun sebuah aksi massa mahasiswa yang massif tidak mudah dan tidak bisa dalam seketika. Aksi Mahasiswa yang instan tanpa dibarengi pengorganisasian rakyat umumnya didesain oleh pelaku politik untuk tujuan mereka, bukan untuk rakyat," kata dia. (ren)